JombangBanget.id – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Jombang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi, Rabu (11/11).
Persetujuan disertai sejumlah catatan strategis, terutama terkait defisit anggaran sekitar Rp 66,6 miliar.
Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 untuk menutup defisit.
Baca Juga: Student Journalism: Keutamaan Sedekah
Meski seluruh fraksi sepakat Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), sejumlah catatan strategis tetap disampaikan.
Mulai dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, pemerataan pembangunan desa, hingga kehati-hatian dalam penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Ama Siswanto menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Jombang terhadap pemerintah pusat.
Dalam APBD 2027, pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 764,83 miliar atau 32,91 persen dari total pendapatan.
Sementara pendapatan transfer mencapai Rp 2,318 triliun atau 66,99 persen.
’’Pemerintah daerah perlu mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui berbagai inovasi dan intensifikasi PAD. Upaya tersebut harus dilakukan secara sehat tanpa menambah beban masyarakat,’’ tegasnya.
Misalnya melalui optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta menggali potensi ekonomi baru.
