JombangBanget.id - Serapan APBD Kabupaten Jombang 2026 yang baru sekitar 64 persen menjelang akhir tahun mendorong DPRD menyiapkan evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) November mendatang.
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji mengatakan, evaluasi melalui masing-masing komisi itu bertujuan mengurai kendala rendahnya penyerapan anggaran dan keterlambatan pelaksanaan program, terutama proyek infrastruktur.
’’Ini sudah mendekati akhir tahun, tetapi serapan APBD kita masih sekitar 64 persen. Tentu ini menjadi perhatian kami, terutama terkait kinerja masing-masing OPD,’’ ujarnya.
Baca Juga: Student Journalism: Haram Mematuhi Pemimpin Zalim
Hadi mempertanyakan keterlambatan pelaksanaan program yang terus berulang setiap tahun. Padahal, kegiatan beserta anggarannya telah direncanakan sejak awal.
DPRD pun berulang kali mengingatkan OPD melalui rapat dengar pendapat (RDP) di masing-masing komisi.
’’Kami mempertanyakan kenapa setiap tahun masih ada OPD yang keteteran dalam melaksanakan program. Padahal, semua kegiatan itu sudah direncanakan dan dianggarkan sebelumnya,’’ katanya.
Sorotan khusus diarahkan pada proyek infrastruktur. Hadi menyebut sejumlah pekerjaan fisik baru dimulai menjelang akhir tahun, meski anggarannya telah masuk APBD murni 2026, bukan Perubahan APBD (P-APBD).
’’Yang menjadi perhatian kami terutama infrastruktur. Kami masih melihat banyak pekerjaan yang baru dimulai mendekati akhir tahun. Padahal, anggarannya sudah masuk APBD murni, bukan dari perubahan anggaran,’’ tegasnya.
Menurut Hadi, waktu pengerjaan yang semakin sempit berisiko memengaruhi kualitas pembangunan. Ia mengingatkan agar pelaksanaan proyek tidak sekadar mengejar penyelesaian sebelum tahun anggaran berakhir.
’’Kalau pekerjaan baru dimulai menjelang akhir tahun, tentu waktunya semakin mepet. Ini yang harus menjadi perhatian, jangan sampai pelaksanaan program hanya mengejar penyelesaian di akhir tahun,’’ ujarnya.
