PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September lalu, tentang rencana menggratiskan biaya pendidikan negeri hingga perguruan tinggi, segera menjadi perbincangan publik.
Presiden bahkan menyebut dana hasil korupsi yang dikembalikan kepada negara sebagai salah satu sumber pembiayaannya.
Beberapa hari kemudian, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyatakan telah menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan sejumlah opsi pelaksanaan secara bertahap.
Baca Juga: Dua Vario Beradu di Kwaron Jombang, Satu Pengendara Tewas
Gagasan itu tentu terdengar sangat indah. Kuliah gratis adalah kabar yang menyenangkan bagi keluarga Indonesia.
Tetapi seperti biasa, kebijakan pendidikan tidak cukup hanya berhenti pada kalimat yang indah. Di belakangnya ada kalkulator, regulasi, birokrasi, dan yang tidak kalah penting, nasib perguruan tinggi swasta (PTS).
Pertanyaan pertama adalah soal sumber pembiayaan. Mengembalikan uang hasil korupsi kepada negara tentu merupakan sesuatu yang harus dilakukan.
Namun, mengandalkan dana hasil korupsi sebagai sumber pembiayaan rutin pendidikan tentu membutuhkan desain yang sangat hati-hati.
Pengembalian aset hasil tindak pidana memiliki proses hukum tersendiri, sementara biaya pendidikan harus tersedia secara pasti setiap tahun.
Menteri pendidikan tinggi sendiri masih mengkaji skema pembiayaan dan tahapan implementasinya.
Dengan kata lain, persoalannya bukan sekadar: “Ada uang hasil korupsi, lalu dipakai untuk membayar kuliah.”
