SEORANG kawan mengirim potongan video yang berisi curhatan warga NU tentang kebanggaannya pada tokoh idolanya untuk menjadi ketua umum, akan tetapi dia pesimis karena jagonya itu tidak didukung “voucher” yang memadai.
Betul, dia menggunakan sebutan voucher untuk menggantikan kata amplop beruang.
Itu mengindikasikan bahwa jelang Muktamar ini, arus percakapan publik di lingkungan Nahdliyin terasa bergeser.
Baca Juga: Pendapatan Turun, Belanja Hibah Jombang Malah Naik
Isu isu strategis tentang penguatan modal sosial umat, pemberdayaan ekonomi warga, hingga konsolidasi organisasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak, mendadak tenggelam oleh hiruk pikuk pembahasan mekanisme pemilihan ketua umum dan siapa mendukung siapa serta seberapa besar kekuatan finansialnya.
Seolah olah seluruh energi jam’iyah tersedot pada satu titik: kontestasi figur yang transaksional.
Fenomena ini bukan sekadar dinamika lima tahunan. Ia mencerminkan kesenjangan yang makin lebar antara harapan warga NU di akar rumput dengan realitas politik organisasi di tingkat elit.
Di desa desa, para jamaah berharap NU hadir sebagai penopang kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi mereka.
Namun di ruang ruang diskusi para pengurus, yang beredar bukan daftar inventarisasi masalah umat, melainkan daftar dukungan politik internal.
Orientasi pun bergeser dari program ke personalitas.
Padahal, salah satu indikator organisasi modern adalah ketika sistem mampu bekerja kuat dengan ketergantungan minimal pada figur pemimpinnya.
