JombangBanget.id – Dinas Pertanian (Disperta) Kabupaten Jombang segera membahas tiga rancangan peraturan bupati (Ranperbup) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bersama DPRD Jombang setelah materi regulasi disepakati lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan aturan mengenai luas dan sebaran lahan pertanian, pemberian insentif dan disinsentif, serta pemberdayaan dan perlindungan petani sebelum diajukan kepada Bupati Jombang.
Kepala Disperta Jombang M Rony melalui Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Hortikultura Eko Purwanto mengatakan, pembahasan tahap kedua telah dilakukan.
Baca Juga: Student Journalism: Adab Berteman
Sejumlah masukan dari OPD terkait juga sudah dihimpun. Tahap berikutnya adalah menyepakati materi bersama OPD yang dilibatkan.
”Pertemuan kedua kemarin sudah dilakukan. Masukan juga sudah terinventarisir. Berikutnya, tinggal penyepakatan seluruh OPD terkait,” katanya.
Penandatanganan kesepakatan dijadwalkan Senin (16/11) pekan depan. Empat OPD yang dilibatkan yakni Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jombang. Kantor Pertanahan (Kantah) Jombang juga berpeluang dilibatkan, meski tidak bersifat wajib.
Setelah kesepakatan lintas OPD rampung, Disperta akan menyampaikan materi tiga Ranperbup tersebut kepada DPRD melalui mekanisme dengar pendapat.
Baca Juga: Student Journalism: Keutamaan Sedekah
Masukan legislatif selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan sebelum rancangan regulasi diserahkan kepada Bupati melalui Bagian Hukum Setdakab Jombang.
”Iya, tetap melibatkan teman-teman DPRD. Kami meminta pertimbangan dan masukan dari teman-teman dewan. Kalau ada saran dan masukan dari DPRD, baru kami bawa ke Pak Bupati melalui Bagian Hukum,” ujarnya.
Eko menegaskan, pelibatan DPRD menjadi bagian dari pematangan substansi regulasi.
