JombangBanget.id – Tiga rancangan peraturan bupati (Ranperbup) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Jombang mulai dibahas lintas organisasi perangkat daerah (OPD).
Ketiga regulasi disiapkan untuk mengatur lokasi dan sebaran lahan pertanian, perlindungan petani, serta pemberian insentif dan disinsentif.
Dinas Pertanian (Disperta) Jombang saat ini masih menyempurnakan materi rancangan setelah menggelar rapat bersama Bapperida, Bapenda, Dinas PUPR, dan sejumlah OPD lainnya, (2/11) lalu.
Baca Juga: Hampir 2 Tahun Rampung, Irigasi Pariterong Jombang Belum Mengalir
Kepala Disperta Jombang M. Rony mengatakan, rapat lintas OPD digelar Senin (2/11) lalu.
Sejumlah perangkat daerah dilibatkan karena materi ketiga regulasi tersebut bersinggungan dengan tugas dan kewenangan masing-masing instansi.
Di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Beberapa OPD lainnya juga turut dilibatkan.
”Dari sisi kami sendiri di Disperta untuk persiapan perbup, teman-teman sudah mengadakan rapat lintas dinas, Senin (2/11). Mulai dari Bapperida, Bapenda, Dinas PUPR dan beberapa OPD lainnya,” katanya.
Namun, pembahasan bersama tersebut belum berlanjut ke tahap penyerahan rancangan kepada Bagian Hukum Setdakab Jombang.
Disperta masih menyempurnakan materi ketiga Ranperbup sebelum masuk tahapan berikutnya.
”Jadi masih penyempurnaan di dinas,” imbuhnya.
