JombangBanget.id – Pemkab Jombang mulai mengetatkan belanja daerah dalam penyusunan APBD 2027 setelah pendapatan diproyeksikan turun sekitar Rp 400 miliar.
Sejumlah pos nonprioritas, seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan seremonial, dievaluasi agar anggaran tetap difokuskan pada pelayanan masyarakat dan program prioritas.
Kebijakan itu disampaikan Bupati Jombang Warsubi dalam rapat paripurna DPRD Jombang dengan agenda jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Rabu (28/10).
Baca Juga: Lapak Sementara Pasar Cukir Jombang Dimatangkan, Anggaran Disiapkan Rp 900 Juta
Warsubi menjelaskan, proyeksi pendapatan transfer dalam rancangan APBD 2027 saat ini baru mencakup dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan dana desa.
Sementara komponen lain, seperti DAU yang ditentukan penggunaannya, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta bantuan keuangan provinsi, masih menunggu penetapan pemerintah pusat maupun provinsi.
Kondisi tersebut membuat pemkab harus lebih selektif menentukan prioritas belanja. Pos-pos yang dinilai kurang mendesak akan dievaluasi.
Belanja alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, konsumsi rapat, dan kegiatan seremonial menjadi sejumlah pos yang disasar.
Efisiensi dilakukan agar belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan yang tersedia.
”Kami berupaya melakukan penyesuaian belanja daerah secara cermat dan hati-hati dengan melakukan identifikasi dan efisiensi belanja pada kegiatan-kegiatan yang kurang urgen,” ujar Warsubi.
Meski demikian, Warsubi memastikan program prioritas tetap menjadi perhatian.
