Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Revisi Perda Toko Modern Jombang Mulai Bergulir

A
Ilustrasi perda (peraturan daerah) dan perbup (peraturan bupati). (Radar Bojonegoro)
Ilustrasi perda (peraturan daerah) dan perbup (peraturan bupati). (Radar Bojonegoro)

Advertisement

JombangBanget.id – Rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2020 tentang penataan dan pembinaan toko modern di Kabupaten Jombang mulai bergulir.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Jombang berencana berkonsultasi dengan DPRD Jombang.

Sementara jadwal pembahasan dan kepastian masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027 belum ditentukan.

Advertisement

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Andi Kurniawan mengatakan, wacana revisi tersebut berasal dari Disdagrin. 

Konsultasi dengan legislatif menjadi langkah awal sebelum usulan perubahan regulasi diproses lebih lanjut.

Advertisement

”Memang ada rencana revisi Perda Nomor 14 Tahun 2020. Disdagrin berencana melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD Jombang,” ujarnya.

Andi belum bisa memastikan kapan pembahasan revisi dimulai, termasuk apakah usulan tersebut akan masuk Propemperda 2027.

Kepastiannya bergantung pada hasil konsultasi dan pembahasan bersama DPRD.

”Untuk apakah nanti masuk Propemperda 2027 atau bagaimana, kami belum bisa memastikan. Nanti dilihat dulu hasil konsultasinya,” bebernya.

Di tengah rencana perubahan tersebut, Andi menegaskan Perda Nomor 14 Tahun 2020 masih berlaku dan tetap menjadi dasar hukum penataan toko modern di Kabupaten Jombang.

Advertisement

Artikel Terkait

Pakai Metode Omnibus, Empat Perda Desa di Jombang Dilebur

Pakai Metode Omnibus, Empat Perda Desa di Jombang Dilebur

Pemkab dan DPRD Jombang menggunakan metode omnibus untuk menggabungkan empat perda desa menjadi satu aturan yang lebih terpadu dan sesuai UU Desa.

Revisi Perda untuk Pilkades Serentak 2027 Belum Kelar, Aturan Masa Jabatan Jadi Pasal Krusial

Revisi Perda untuk Pilkades Serentak 2027 Belum Kelar, Aturan Masa Jabatan Jadi Pasal Krusial

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa masih menunggu hasil harmonisasi di Kementerian Hukum (Kemkum).

Aturan Pilkades Berubah, DPRD Jombang Matangkan Perda Desa

Aturan Pilkades Berubah, DPRD Jombang Matangkan Perda Desa

Perubahan aturan desa mendorong DPRD Jombang mematangkan Perda Desa untuk Pilkades 2027. Raperda ditarget selesai akhir November 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer