JombangBanget..id – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas mulai bergerak menindaklanjuti keluhan warga terkait pemecahan sertifikat tanah terdampak proyek irigasi Pariterong (Papar–Turi–Peterongan) yang belum tuntas sejak 2023.
BBWS berkoordinasi langsung dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Jombang dan menargetkan seluruh sertifikat warga rampung sebelum akhir 2026.
Hasilnya, pemecahan sejumlah bidang tanah di Desa Kedawong disebut mulai diproses. BBWS menargetkan seluruh sertifikat warga rampung akhir tahun ini.
Baca Juga: Tak Jadi Guru, Lulusan PGSD Jombang Ini Pilih Berkarier di Jepang
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah 1 BBWS Brantas Fanny Gunawan mengatakan, dokumen pemecahan sertifikat sebenarnya telah diserahkan ke Kantah Jombang sejak Januari dan kembali dilengkapi pada Juni lalu.
Hasil koordinasi dengan Kantah, pihaknya mendapat informasi bahwa pemecahan sertifikat bidang tanah di Desa Kedawong sudah mulai berjalan.
”Teman-teman hari ini (kemarin) langsung ke sana, dan disampaikan untuk Desa Kedawong sudah mulai diproses,” katanya.
Fanny menyebut, berkas yang diserahkan tidak hanya untuk bidang tanah di Desa Kedawong.
Dokumen dari desa-desa lain yang terdampak proyek juga telah masuk ke Kantah Jombang. Hanya, proses pemecahannya membutuhkan waktu karena kantor pertanahan juga menangani sejumlah program lain.
”Yang lainnya juga demikian. Jadi tidak hanya di Desa Kedawong. Cuma memang proses, karena di sana disampaikan ada program lain. Yang jelas berkas dan dokumen sudah di sana semua, tinggal memecah saja,” imbuhnya.
Dia menegaskan, penyelesaian sertifikat milik warga menjadi prioritas. Setelah seluruh bidang tanah warga selesai dipecah, BBWS Brantas baru melanjutkan proses balik nama aset secara keseluruhan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
