JombangBanget.id – Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Jombang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi, Rabu (11/11).
Persetujuan disertai sejumlah catatan strategis, terutama terkait defisit anggaran sekitar Rp 66,6 miliar.
Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026 untuk menutup defisit.
Baca Juga: Student Journalism: Keutamaan Sedekah
Meski seluruh fraksi sepakat Raperda APBD 2027 ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda), sejumlah catatan strategis tetap disampaikan.
Mulai dari tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, pemerataan pembangunan desa, hingga kehati-hatian dalam penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Perwakilan Fraksi PDI Perjuangan Ama Siswanto menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Jombang terhadap pemerintah pusat.
Dalam APBD 2027, pendapatan asli daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 764,83 miliar atau 32,91 persen dari total pendapatan.
Baca Juga: Binrohtal: Husnuzon kepada Allah dan Sesama, Kunci Ketenangan Hati
Sementara pendapatan transfer mencapai Rp 2,318 triliun atau 66,99 persen.
’’Pemerintah daerah perlu mulai memperkuat kemandirian fiskal melalui berbagai inovasi dan intensifikasi PAD. Upaya tersebut harus dilakukan secara sehat tanpa menambah beban masyarakat,’’ tegasnya.
Misalnya melalui optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, serta menggali potensi ekonomi baru.
Sementara itu, Perwakilan Fraksi Golkar Rahmad Agung Saputra menekankan pentingnya alokasi bantuan keuangan pemerintah daerah kepada desa.
Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek berskala besar, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan masyarakat hingga tingkat RT dan RW.
’’Ini penting untuk memenuhi kebutuhan pemberdayaan masyarakat sekaligus pembangunan infrastruktur," ungkapnya.
Baca Juga: Dua Siswi MAN 1 Jombang Raih Penghargaan OPSI 2026, Angkat Inovasi Deteksi Risiko Stroke Berbasis AI
Catatan lain disampaikan Perwakilan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Mohamad Fauzan.
Dia meminta pemerintah daerah lebih cermat dalam memperhitungkan sumber pembiayaan APBD 2027, terutama untuk menutup defisit anggaran.
Fauzan memaparkan, proyeksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 2.318.798.909.744. Sedangkan belanja daerah mencapai Rp 2.385.416.694.224.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sekitar Rp 66,617 miliar.
Baca Juga: Bapemperda Beri Lampu Hijau, Revisi RTRW Jombang Dipastikan Masuk Agenda 2027
"Atas kondisi tersebut, FPKB mendesak Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memastikan penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebagai sumber pembiayaan untuk menutup defisit benar-benar diperhitungkan secara realistis, cermat, berdasarkan kondisi riil, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji memastikan seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 telah tuntas.
’’Setelah disepakati bersama, Raperda APBD 2027 menjadi Perda, kami berharap program-program pada 2027 bisa langsung dijalankan dengan baik oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," ungkapnya. (yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz