PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
Di tengah tingginya angka stunting, kemiskinan, dan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, program ini hadir sebagai harapan besar bagi jutaan anak Indonesia untuk memperoleh asupan yang layak.
Pemenuhan gizi yang memadai tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan kognitif dan produktivitas generasi mendatang.
Namun, di balik ambisi besar tersebut, terdapat persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran.
Besarnya alokasi dana dalam program MBG justru membuka peluang terjadinya penyimpangan, terutama dalam konteks tata kelola keuangan publik yang masih menghadapi berbagai kelemahan struktural.
Pengalaman dari berbagai program bantuan sosial sebelumnya menunjukkan bahwa praktik korupsi sering kali muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penggelembungan harga, pengadaan fiktif, hingga distribusi yang tidak tepat sasaran.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat, kebijakan yang dirancang untuk kepentingan publik justru berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Salah satu titik paling rawan dalam program MBG terletak pada proses pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyediaan bahan makanan yang melibatkan banyak pihak dan transaksi dalam jumlah besar.
Dalam situasi di mana standar harga tidak ditetapkan secara jelas dan mekanisme pengawasan masih lemah, praktik penggelembungan harga menjadi sulit dihindari.
