JombangBanget.id – Persiapan Pilkades serentak November 2027 di Kabupaten Jombang masih menghadapi kendala regulasi.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa belum bisa disahkan tahun ini karena masih menunggu hasil harmonisasi dan fasilitasi Biro Hukum.
Padahal, regulasi dibutuhkan sebagai payung hukum pelaksanaan Pilkades serentak.
Baca Juga: Muhasabah Cinta, Transformasi Budaya Kerja ASN MTsN 9 Jombang
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, Raperda tentang Desa menjadi satu dari tiga regulasi yang gagal didok dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026.
Dua lainnya adalah Raperda Penyelenggaraan Kearsipan serta Raperda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
Menurutnya, ketiga Raperda tersebut sebenarnya telah dibahas di DPRD hingga dibawa ke rapat paripurna.
Namun, penetapannya belum bisa dilanjutkan karena masih menunggu hasil harmonisasi dan fasilitasi dari Biro Hukum.
”Sebetulnya tiga Raperda itu sudah masuk pembahasan di paripurna. Hanya saja, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, harus menunggu hasil fasilitasi dan harmonisasi dari Biro Hukum. Sampai sekarang prosesnya masih berjalan,” ujar Kartiyono, Rabu (11/11).
Dia menegaskan, molornya penetapan bukan karena pembahasan di internal DPRD berjalan lambat. Ada tahapan regulasi yang harus dituntaskan sebelum Raperda disahkan menjadi Perda.
”Kami tidak bisa serta-merta menetapkan Raperda sebelum seluruh tahapan, termasuk harmonisasi, selesai,” tegasnya.
