Pemkab Jombang Temui BBWS Brantas, Bahas Irigasi Pariterong Mangkrak
JombangBanget.id - Proyek irigasi Pariterong (Papar–Turi–Peterongan) yang mangkrak akhirnya mendapat perhatian Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.
Pemkab Jombang dijadwalkan menghadiri audiensi di Kantor BBWS Brantas Surabaya, Jumat (13/2), untuk membahas kelanjutan proyek yang sudah lama ditunggu petani.
Plt Kepala Dinas PUPR Jombang Imam Bustomi menyebut undangan itu merupakan tindak lanjut atas surat resmi yang dikirimkan pemkab.
”Sudah ada respons dari balai. Besok (hari ini) kami diundang ke sana (kantor BBWS Brantas) Surabaya,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, pemkab akan menyampaikan empat poin utama: kelanjutan dan pemfungsian irigasi Pariterong, rencana pembangunan Embung Purisemanding yang lahannya sudah dibebaskan, perpanjangan kerja sama dengan Kementerian PUPR, serta rehabilitasi Bendung Karet Jatimlerek.
”Rencananya bertemu langsung dengan Kepala Balai, sesuai undangan yang kami terima,” imbuhnya.
Pihaknya berharap irigasi Pariterong segera difungsikan untuk mendukung kebutuhan petani. Diskusi juga akan menyinggung optimasi saluran dalam menampung debit air.
”Kami akan diskusi apakah sudah dilakukan optimasi terkait kemampuan menampung debit salurannya. Jadi nanti desainnya menjadi seperti apa, itu yang akan kami tanyakan,” terangnya.
Kondisi irigasi yang mangkrak bahkan memunculkan guyonan warga agar saluran dimanfaatkan untuk budi daya ikan lele.
”Hal-hal seperti itu juga akan kami tindak lanjuti, sebagai bagian dari menjawab pertanyaan masyarakat,” ujarnya.
Terkait Embung Purisemanding, pemkab bakal meminta kejelasan dari pemerintah pusat mengingat lahannya sudah dibebaskan.
”Karena lahannya sudah dibebaskan, kami minta kejelasan informasinya seperti apa kelanjutannya,” katanya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Wiwin Sumrambah menilai belum optimalnya pemanfaatan irigasi Pariterong sangat disayangkan.
”Upaya membawa program yang sangat bagus itu ke Jombang tidak mudah, dan tentunya sudah ditunggu kemanfaatannya para petani,” ujarnya.
Wiwin menegaskan, pemerintah daerah harus mampu mengkomunikasikan kendala kepada pemerintah pusat agar segera ada tindak lanjut.
”Perencanaannya sudah sangat bagus. Pengerjaannya yang harus dievaluasi. Tugas pemerintah pusat saat ini untuk bisa memperbaiki, selaku pembuat program,” tandasnya. (fid/naz)
