“MAMDANI menang Gus.. Apakah karena wakilnya Yahudi, nggih..?”
Pesan singkat di HP saya terima ketika sedang di Gunung Kidul.
Pertanyaan itu sepertinya menggunakan perspektif pilkada kita untuk melihat pilwali New York : calon bupati / wali kota didampingi calon wakilnya, satu paket.
Bila terpilih, resikonya di tengah perjalanan, berpotensi terjadi gesekan antar keduanya.
Di sana, pilwakot hanya memilih mayor ( wali kota ), sedang wakil wali kotanya ( deputy mayor ) ditunjuk dan diangkat langsung oleh wali kota terpilih.
“Dengan demikian, bila wali kota merasa tidak nyaman dengan deputy-nya, bisa memberhentikannya sewaktu-waktu” jawab saya pada penanya dari Ngusikan itu.
Kabar kemenangan Mamdani sebagai wali kota New York (NY) begitu cepat tersebar.
Karena dunia hari ini begitu cair dan tanpa sekat.
Dari warung kopi mbak Nur di Ngusikan, seorang petani bisa membaca tentang kemenangan itu di layar ponselnya, sembari menyeruput kopi deplokan.
Dunia makin sempit, maka bila kita tak memanfaatkannya sebagai kesempatan mempelajari ayat-ayat kebesaran Allah yang tercermin dari keragaman perilaku makhluk-Nya di belahan dunia lain, merugilah kita.
Mamdani, politisi progresif yang dibenci Donald Trump karena keberpihakannya pada kaum minoritas dan imigran, berhasil mengalahkan Cuomo, calon yang didukung para miliarder.
Baca Juga: Gus Zu'em: Sarung Pak Yai
Kemenangan ini menyiratkan satu pesan yang menyejukkan di tengah dunia yang kian dikuasai pemilik modal: bahwa rakyat, bila bersatu, mampu menumbangkan oligarki.
Tapi yang menarik bukan hanya siapa yang menang, melainkan juga bagaimana dinamika politik di kota sebesar dan semodern NY yang masih berkutat pada isu ras, agama/identitas.
Memang Cuomo dan Sliwa, dua pesaing Mamdani, telah memberi ucapan selamat dan mengajak pemilihnya untuk berpartisipasi aktif bersama wali kota terpilih membangun NY, akan tetapi para pemilih mereka belum bisa legowo.
Mereka justru gencar memainkan kartu lama: isu primordial.
Mereka bicara tentang “keaslian Amerika”, “ancaman imigran”, dan tentang “nilai-nilai tradisional” yang katanya sedang tergerus oleh “Shakira law”.
Mereka memelesetkan “Shariah” dengan “Shakira”, nama penyanyi energik pada piala dunia 2010 berjudul “Waka-waka”.
Hal itu merefleksikan ketakutan dan kebencian mereka pada nilai-nilai Islam yang mereka khawatirkan akan merevolusi budaya sosial NY.
Maka berseliweranlah video pendek di medsos : pengumuman di kereta dan bandara dengan diksi Islam (bismillah, insya-Allah), suara Azan dari gedung wali kota, patung Liberty berjilbab dan semacamnya.
Bahkan ketika ada pendukung Mamdani yang mencoba menetralkan dengan mengatakan : “Istri Mamdani kan tak berjilbab”.
Para pembenci itu pun komentar : “Kamu gak tahu ya, kalau dia istri ketiganya”.
Ternyata, di kota yang berjuluk The Capital of the World , ibu kotanya dunia (karena markas besar PBB berada di sana), perilaku politik warganya tak jauh beda dengan warganet di sini.
Padahal pemerintah AS, selalu mengklaim sebagai negara paling demokratis, tapi ternyata begitu hasil proses demokrasi tidak sesuai dengan harapan kelompok tertentu, mereka pun berseteru dengan menggunakan sentimen SARA.
Kita yang tinggal jauh di Jombang tentu merasa heran, bukankah masyarakat Amerika itu berpendidikan tinggi, berpikir rasional, dan hidup dalam sistem demokrasi yang matang.?
Tapi rupanya, pendidikan tinggi tidak serta-merta melahirkan kedewasaan politik.
Fenomena itu mengingatkan saya pada Indonesia pasca Pilpres.
Tingginya tingkat pendidikan seseorang tidak begitu berpengaruh terhadap kematangan politik.
Ini berarti rasionalitas bisa dikalahkan dengan rasa, emosi atau sentimen yang melekat pada ranah afektif.
Akibatnya, diskursus atau wacana politik hanya berada dalam bingkai “like and dislike”.
Menanggalkan ranah kognitif. Maka para profesor atau doktor yang membincangkan isu-isu politik nasional di layar kaca, sepertinya sama saja dengan warga tamatan SMP di warung kopi yang sedang membahas motor baru tetangganya.
Mereka hanya berbicara sesuai apa yang dirasa. Yang benci akan mengatakan sepeda motor bodong. Yang suka bilang itu hadiah. Tanpa dukungan fakta.
Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran dari NY, bahwa politik tidak sepenuhnya soal dukungan pemodal atau penguasa tapi siapa yang paling dipercaya rakyat kecil.
Jika di kota sebesar New York saja suara rakyat bisa mengalahkan para miliarder, di negeri kita pun sebenarnya bisa.
Asal rakyat tidak menggadaikan suaranya dan tidak mudah dipecah oleh isu-isu murahan.
Dan dari beranda warung kopi Ngusikan, kita bisa tersenyum kecil sambil berkata: ternyata New York dan Jakarta tak jauh bedanya. Hanya dibedakan bahasa dan suhu udara.
Sedangkan watak perilaku politik antar warganya: 11-12 alias Sami mawon. (*)
