Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Jombang Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2022

J
Penulis: Jombang Banget❯
Photo
Photo
JOMBANG – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022 sudah tuntas. Delapan fraksi di DPRD Jombang menyetujui rancangan tersebut untuk dijadikan peraturan daerah (Perda). Hal itu disampaikan saat rapat paripurna pandangan akhir fraksi DPRD Jombang di gedung DPRD, Senin (3/7) pagi.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi. Hadir dalam kegiatan rapat, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah, jajaran Forkopimda Jombang, segenap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jombang dan seluruh anggota DPRD.

Usai membuka sidang paripurna, satu per satu fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. ”Delapan fraksi setuju raperda menjadi perda apa yang menjadi pertanggungjawaban bupati pada APBD 2022,” kata Mas’ud Zuremi saat dikonfirmasi usai menutup sidang paripurna.

Dikatakannya, catatan dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Jombang pada saat sidang paripurna PU Fraksi juga sudah dijawab bupati dengan sangat baik. ”Semua pertanyaan dan catatan juga sudah dijawab dengan bupati,” katanya.

Terlebih lagi, pada tahun ini, Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke-10 secara berturut-turut. ”Jadi tidak ada masalah kembali,” ungkapnya.

Kendati demikian, Mas’ud menegaskan pada tahun kemarin ada SiLPA sebesar Rp 395 miliar itu segera dimasukkan kembali program-program yang tidak berjalan pada tahun 2022, bisa kembali dimasukan di P-APBD 2023 nanti. ”Program-program yang belum bisa berjalan harus dimaksimalkan melalui P-PABD,” pungkasnya.

Senada, Bupati Mundjidah Wahab juga menyampaikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 tadi, seluruh fraksi sudah menyetujui. ”Anggaran APBD 2022 sudah dilakukan audit BPK dan sudah dilakukan paripurna pertanggungjawabannya. Alhamdullilah semua fraksi DPRD menyetujui,” katanya.

Orang nomor satu di Pemkab Jombang ini menambahkan, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD, draf raperda tersebut akan disampaikan ke gubernur oleh eksekutif. ”Ini akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi dan ditetapkan,” imbuhnya.

Dari hasil evaluasi tersebut, nantinya akan diketahui SiLPA definitifnya seperti apa. ”SiLPA definitif baru diketahui setelah hasil evaluasi dari gubernur,” pungkas Mundjidah. (yan)

Advertisement
Advertisement

Artikel Terkait

Dua Pejabat Eselon II B Jombang Masuk Masa Pensiun, Kekosongan Jabatan Bakal Bertambah

Dua Pejabat Eselon II B Jombang Masuk Masa Pensiun, Kekosongan Jabatan Bakal Bertambah

Dua kursi pejabat eselon II B di lingkungan Pemkab Jombang segera kosong. Dua pejabat pensiun

Hadiah Hari Pahlawan, Pemkab Jombang Pertahankan Juara Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Jatim

Hadiah Hari Pahlawan, Pemkab Jombang Pertahankan Juara Penyelenggaraan Nama Rupabumi Tingkat Jatim

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang kembali meraih prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur pada momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026.

Mangkrak dan Tak Ditempati, 11 Kios Pasar Pon Bakal Disegel Pemkab Jombang

Mangkrak dan Tak Ditempati, 11 Kios Pasar Pon Bakal Disegel Pemkab Jombang

Sebanyak 11 kios di Pasar Pon Jombang bakal disegel oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin) Kabupaten Jombang.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer