Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Jombang Mas’ud Zuremi. Hadir dalam kegiatan rapat, Bupati Jombang Mundjidah Wahab, Wakil Bupati Sumrambah, jajaran Forkopimda Jombang, segenap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Jombang dan seluruh anggota DPRD.
Usai membuka sidang paripurna, satu per satu fraksi menyampaikan pandangan akhir terkait raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022. ”Delapan fraksi setuju raperda menjadi perda apa yang menjadi pertanggungjawaban bupati pada APBD 2022,” kata Mas’ud Zuremi saat dikonfirmasi usai menutup sidang paripurna.
Dikatakannya, catatan dan masukan yang disampaikan masing-masing fraksi di DPRD Jombang pada saat sidang paripurna PU Fraksi juga sudah dijawab bupati dengan sangat baik. ”Semua pertanyaan dan catatan juga sudah dijawab dengan bupati,” katanya.
Terlebih lagi, pada tahun ini, Kabupaten Jombang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ke-10 secara berturut-turut. ”Jadi tidak ada masalah kembali,” ungkapnya.
Kendati demikian, Mas’ud menegaskan pada tahun kemarin ada SiLPA sebesar Rp 395 miliar itu segera dimasukkan kembali program-program yang tidak berjalan pada tahun 2022, bisa kembali dimasukan di P-APBD 2023 nanti. ”Program-program yang belum bisa berjalan harus dimaksimalkan melalui P-PABD,” pungkasnya.
Senada, Bupati Mundjidah Wahab juga menyampaikan dalam pembahasan Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 tadi, seluruh fraksi sudah menyetujui. ”Anggaran APBD 2022 sudah dilakukan audit BPK dan sudah dilakukan paripurna pertanggungjawabannya. Alhamdullilah semua fraksi DPRD menyetujui,” katanya.
Orang nomor satu di Pemkab Jombang ini menambahkan, setelah dilakukan pembahasan bersama dengan DPRD, draf raperda tersebut akan disampaikan ke gubernur oleh eksekutif. ”Ini akan disampaikan ke Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan evaluasi dan ditetapkan,” imbuhnya.
Dari hasil evaluasi tersebut, nantinya akan diketahui SiLPA definitifnya seperti apa. ”SiLPA definitif baru diketahui setelah hasil evaluasi dari gubernur,” pungkas Mundjidah. (yan)
Advertisement
Advertisement
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement



