Kasus PMK di Jombang Melonjak, Pemkab Segera Lockdown 10 Pasar Hewan

JombangBanget.id – Persebaran penyakit kuku dan mulut (PMK) pada hewan ternak di Kabupaten Jombang semakin meluas.
Per (16/1), Dinas Peternakan Jombang mencatat jumlah total kasus mencapai 686 kasus.
Saat ini Pemkab telah memutuskan untuk menutup akses 10 pasar hewan.
Plt Kepala Dinas Peternakan Jombang M Saleh menyampaikan, pihaknya bersama Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo dan jajaran forkopimda telah mengadakan rapat evaluasi terkait kebijakan dalam menangani persebaran PMK yang terus meluas.
”Hari ini kami telah mengadakan evaluasi. Ada beberapa keputusan yang diambil oleh bapak Pj bupati,’’ ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang (16/1).
Ia mengatakan, ada beberapa arah kebijakan yang dilakukan dalam waktu dekat.
Pertama, melakukan evaluasi dan menutup pasar hewan yang ada di Kabupaten Jombang.
Ia mencatat ada 10 pasar hewan yang terdiri dari pasar sapi, pasar kambing maupun pasar sapi dan kambing.
”Sebanyak 10 pasar hewan yang kami identifikasi tersebut sesuai arahan akan kita tutup atau lockdown,” tambahnya.
Selain itu, Pj bupati juga memerintahkan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan intensif terhadap pendistribusian daging berikut pemasaran di Jombang.
”Jadi nanti ada tupoksi tambahan dari Pj bupati kepada Satgas Pangan,’’ jelas dia.
Ia mengatakan, upaya penutupan pasar hewan dilakukan untuk menekan angka kasus PMK yang semakin bertambah.
Per Kamis (16/1), ia mengatakan total kasus meningkat jadi 686 kasus. Dari jumlah itu, dilaporkan ada 378 yang sakit dan 46 yang mati.
”Memang bertambah dari kemarin,’’ jelas dia.
Saleh menegaskan, penutupan pasar hewan akan dimulai dari tiga pasar hewan terbesar. Di antaranya pasar hewan di Kecamatan Kabuh, Ngoro, dan Mojoagung.
”Setelah di-lockdown kita akan upaya melakukan kajian terkait peran pemkab untuk menganggarkan BTT yang kini dalam proses,’’ papar dia.
Untuk saat ini, lanjut dia, penutupan pasar hewan masih menunggu surat keputusan (SK) dari Pj Bupati Jombang.
”Rencana penutupan harus ada SK kabupaten sebagai acuan dasar. Sebab, tanpa itu kita tidak bisa melakukannya,’’ pungkasnya. (ang/naz)



