Alhamdulillah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, telah tuntas. Forum tertinggi organisasi NU itu telah melahirkan pengurus NU 'bermasalah' untuk masa khidmah 2026–2031.
Bagi saya, selesainya Muktamar bukan berarti seluruh persoalan telah selesai. Justru setelah palu Muktamar diketuk, ujian yang sesungguhnya bagi warga Nahdliyin dimulai.
Baca Juga: Gus Kikin Siap Maju Caketum PBNU, Bawa Misi Pembenahan
Kita harus berani mengatakan bahwa proses menuju kepemimpinan baru NU tidak berlangsung dalam ruang yang steril dari kepentingan.
Ada tarik-menarik kekuatan, ada kepentingan kelompok, ada lobi-lobi, dan ada pula dugaan intervensi kekuasaan yang menjadi pembicaraan di tengah warga Nahdliyin.
Bahkan, bagi saya, hasil Muktamar ini semakin menguatkan kesan adanya “paket Istana” yang sejak awal menjadi bahan perbincangan.
Paket yang dikaitkan dengan sejumlah tokoh, termasuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Nusron Wahid, serta kelompok yang berada di belakangnya.
Saya menyebutnya sebagai paket Istana bukan tanpa alasan. Setidaknya, kesan itu muncul dari konfigurasi kekuatan dan dinamika politik yang terlihat selama proses Muktamar.
Tentu, ini adalah pandangan saya. Warga Nahdliyin memiliki hak untuk menilai, menerima, membantah, atau bahkan mengkritiknya.
Justru dalam tradisi NU, perbedaan pandangan semestinya tidak perlu ditakuti.
