JombangBanget.id – Keluhan warga terkait perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mendorong Komisi D DPRD Jombang menyiapkan panitia kerja (panja) khusus untuk mengevaluasi dan memperkuat sinkronisasi data sosial ekonomi.
Rencana pembentukan panja itu muncul dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi D bersama Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Jombang.
Sekretaris Komisi D DPRD Jombang Rahmad Agung Saputra mengatakan, RDP digelar setelah pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat terkait perubahan desil.
Baca Juga: Travel Tak Jelas, 83 Jemaah Umrah Jombang Beli Tiket Sendiri Rp 7,2 Juta
Sejumlah warga mempertanyakan perubahan kategori desil yang berdampak terhadap status mereka sebagai penerima bantuan sosial.
Namun, dari penjelasan BPS dan Dinsos, masih terdapat kesalahpahaman di tengah masyarakat mengenai pelaksanaan sensus ekonomi.
Sensus ekonomi yang saat ini dilakukan disebut tidak berkaitan dengan perubahan desil masyarakat.
’’Dari penjelasan BPS maupun Dinsos, ada kesalahpahaman masyarakat terkait sensus ekonomi saat ini. Sensus ekonomi ini tidak memengaruhi perubahan desil,’’ ujarnya.
Meski demikian, Komisi D menilai sinkronisasi data sosial ekonomi tetap perlu diperkuat.
DTSEN diharapkan tidak hanya akurat, tetapi juga dapat digunakan seluruh OPD di Kabupaten Jombang sebagai dasar pelaksanaan berbagai program.
’’Kami menginginkan DTSEN ini bisa tersinkron dengan baik dan bisa digunakan untuk OPD di Kabupaten Jombang. Rencananya kami akan membentuk panja terkait DTSEN,’’ jelasnya.
