JombangBanget.id – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Rembug Masyarakat Jombang (FRMJ) menggeruduk kantor DPRD Jombang, Rabu (10/6).
Mereka menagih janji DPRD terkait pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur serah terima jabatan (sertijab) kepala desa.
Dalam aksi tersebut, massa membawa berbagai poster berisi tuntutan. Salah satunya bertuliskan, "Kami menagih janji Ketua DPRD, setelah pelantikan kades harus ada serah terima jabatan dan harus ada perda."
Massa juga menyinggung sejumlah persoalan lain yang dinilai belum mendapat kejelasan.
Aksi itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap DPRD yang dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk merealisasikan regulasi tentang sertijab kepala desa.
Padahal, aspirasi tersebut sebelumnya telah beberapa kali disampaikan kepada legislatif.
Koordinator aksi, Joko Fattah Rochim, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan sertijab kepala desa masih berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
Menurutnya, aturan tersebut belum cukup kuat untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pergantian kepemimpinan di desa.
”Kami sudah pernah menyampaikan aspirasi ini dan dijanjikan oleh Ketua DPRD. Tapi sampai hari ini belum terealisasi. Justru yang dibahas perda-perda lain. Kami meminta tuntutan ini segera diwujudkan,” tegas Joko.
Dalam Perbup tersebut diatur bahwa serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan kepala desa terpilih melalui penandatanganan berita acara sertijab dan penyerahan memori jabatan.
