JombangBanget.id – Empat kepala madrasah negeri di Kabupaten Jombang menjalani cuti dalam rangka menunaikan ibadah haji tahun ini.
Selama masa cuti, tugas dan tanggung jawab kepemimpinan di masing-masing madrasah untuk sementara dijalankan pelaksana harian (Plh).
’’Tidak harus dari kepala madrasah lain. Waka kurikulum juga bisa ditunjuk sebagai Plh, karena sifatnya pelaksana harian,’’ kata Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Nur Khojin.
Penunjukan Plh dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dan manajemen madrasah tetap berjalan normal.
Rincian kepala madrasah yang berangkat haji, Kepala MAN 4 Jombang, M Ilyas, dengan Plh dari wakil kepala bidang kurikulum.
Baca Juga: Student Journalism Jombang: Menuju Adiwiyata Nasional
Kepala MAN 3 Jombang, Sutrisno, Plh dari wakil kepala kurikulum. Kepala MAN 9 Jombang, Syamsul Maarif, dengan Plh Masrukhin yang merupakan kepala MAN 7 Jombang.
Serta Kepala MTsN 1 Jombang, Purnomo, yang digantikan Kepala MTsN 9 Jombang, Abdul Haris.
’’Penunjukan Plh tidak harus berasal dari kepala madrasah lain. Wakil kepala madrasah pun dapat ditunjuk selama dinilai mampu menjalankan tugas,’’ ungkapnya.
Cuti haji mulai berlaku 6 Mei 2026, dengan estimasi kepulangan jamaah pada 17 Juni.
Setelah kembali, para kepala madrasah dapat langsung bertugas atau mengambil waktu istirahat tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
’’Secara regulasi, masih ada toleransi waktu. Ada yang langsung masuk kerja, ada juga yang memanfaatkan waktu sebelum kembali aktif,’’ tambahnya.
Puluhan guru dan pegawai di lingkungan Kemenag Jombang juga turut menunaikan ibadah haji tahun ini.
’’Jumlah detailnya untuk guru tidak hafal, yang pasti ada 51 ASN kemenag yang berangkat, di dalamnya termasuk guru,’’ urai Khojin.
Baca Juga: Student Journalism Jombang: Tiga Cobaan Santri
Untuk mengantisipasi kekosongan tenaga pengajar, madrasah dapat melakukan penyesuaian dengan memberdayakan guru yang ada.
’’Tidak perlu mencari dari luar. Kekosongan diisi oleh sesama guru pengampu dan diatur di tingkat satuan pendidikan,’’ tegasnya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz