JombangBanget.id – Semakin banyak pihak yang mendorong agar kebijakan sekolah lima hari dievaluasi.
Jika sebelumnya DPRD Jombang, kini Dewan Pendidikan Jombang.
’’Program lima hari sekolah harus dievaluasi agar pelaksanaannya tidak diterapkan secara seragam di semua sekolah,’’ kata Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Cholil Hasyim, (2/11).
Kebijakan lima hari sekolah tidak dapat diberlakukan secara paksa di seluruh sekolah.
Menurutnya, setiap daerah memiliki kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis yang berbeda, sehingga kebijakan tersebut sebaiknya diterapkan secara selektif dan fleksibel.
’’Harus mempertimbangkan kesiapan sarana prasarana, tenaga pendidik, serta dukungan masyarakat,’’ jelasnya.
Dewan Pendidikan menekankan pentingnya kajian ulang secara komprehensif.
Mencakup aspek sarana prasarana, jarak tempuh siswa, dan ketersediaan transportasi.
Serta dampak terhadap kegiatan keagamaan dan ekonomi masyarakat sekitar.
Cholil juga mengingatkan, esensi kebijakan lima hari sekolah bukan menambah beban belajar siswa.
Melainkan memperkuat pengembangan karakter, keterampilan, dan kreativitas peserta didik.
Baca Juga: Perkuat Gerakan Air Minum Aman, Pemkab Jombang Ajak Sekolah Wujudkan Generasi Sehat
Sekolah yang belum siap sebaiknya tidak dipaksakan untuk melaksanakan kebijakan ini.
Sebelumnya, perlunya evaluasi lima hari sekolah juga disampaikan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Jombang.
Mereka mendorong Pemkab Jombang untuk meninjau ulang pelaksanaannya.
’’Dari hasil turun ke masyarakat, banyak yang meminta agar Pemkab Jombang meninjau ulang pelaksanaan lima hari sekolah. Karena dampaknya cukup besar, baik dari sisi pergaulan anak maupun efektivitas pelaksanaan di lapangan,’’ kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jombang, M Subaidi Muchtar.
Kebijakan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.
Keluhan itu disampaikan masyarakat saat anggota dewan melakukan serap aspirasi.
’’Ada dua alasan utama masyarakat keberatan,’’ ucapnya.
Pertama, banyak sekolah dasar yang infrastruktur pendukungnya belum siap, sehingga penerapan lima hari sekolah terasa memberatkan.
Kedua, kebijakan ini berdampak langsung pada lembaga pendidikan nonformal keagamaan, seperti taman pendidikan Alquran (TPQ).
Pasalnya, setelah pulang sekolah, siswa sudah kelelahan sehingga tidak lagi bersemangat mengikuti kegiatan mengaji.
’’Ini menjadi keluhan yang paling krusial. Lembaga TPQ mengalami penurunan semangat belajar anak-anak. Kami khawatir, ini akan berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan pendidikan keagamaan mereka,’’ ungkapnya.
Bupati Warsubi menegaskan, kebijakan tersebut akan terus dipantau pelaksanaannya di lapangan.
’’Evaluasi tetap akan dilakukan secara berkala. Hal ini untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik, guru, maupun orang tua,’’ ucapnya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz