JombangBanget.id – Proyek rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana SMP negeri di Kabupaten Jombang semuanya sudah mencapai 50 persen.
Pencairan termin kedua sudah dilakukan.
’’Semua sudah di atas 50 persen, sehingga anggaran sudah cair 100 persen,’’ kata Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Indah Rochani.
Anggaran revitalisasi delapan SMPN di Jombang 2025 tidak sama.
SMPN 2 Megaluh Rp 1.199.000.000. SMPN 2 Jogoroto Rp 1.000.100.000.
SMPN 3 Jombang Rp 2.794.000.000. SMPN 1 Mojowarno Rp 2.026.000.000.
SMPN 3 Mojoagung Rp 786.000.000. SMPN Ngusikan Rp 2.452.000.000.
SMPN 2 Bareng Rp 1.279.000.000. SMPN 2 Wonosalam Rp 1.390.500.000.
Indah tidak merinci persentase pembangunan di tiap SMPN. Namun dipastikan, semua sudah di atas 50 persen.
’’Saya belum ke lapangan, jadi tidak berani memastikan masing-masing sudah berapa persen. Tapi pasti sudah di atas 50 persen,’’ terangnya.
Hingga saat ini, belum ada laporan kendala yang dia terima.
’’Pemantauan fasilitator tetap dilakukan menjelang pencairan termin kedua. Laporan yang saya terima semuanya baik. Jadi saya kira tidak ada masalah di lapangan. Masyarakat yang mengetahui ada kendala, bisa lapor ke saya,’’ tambahnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 3 Mojoagung, Zainul Arifin, menyampaikan, progres rehabilitasi dan pembangunan di sekolahnya sudah mencapai sekitar 76–78 persen.
’’Termin kedua sisa 30 persen, sudah cair setelah mencapai 50 persen. Cair seminggu setelah saya diundang ke Jakarta,’’ terangnya.
Dana termin tersebut langsung digunakan untuk pembelian material bangunan.
Pekerjaan yang dilakukan meliputi rehab dua ruang kelas, satu ruang administrasi, serta pembangunan ruang UKS.
Fasilitas baru ini sangat membantu kebutuhan sekolah dalam jangka panjang.
”Alhamdulillah bisa menuntaskan kebutuhan sekolah. Harapannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran,’’ ucapnya.
Anggaran yang diterima SMPN 3 Mojoagung tergolong lebih kecil dibanding sekolah lain, namun tetap disyukuri dan dimaksimalkan.
Pengelolaan kegiatan dilakukan melalui rapat bersama P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan).
”Dari sembilan anggota, hanya dua yang PNS. Saya sebagai penanggung jawab dan bendahara yang punya NIP. Selebihnya masyarakat,’’ katanya.
Karena dirinya tidak memiliki keahlian konstruksi, Zainul menggandeng tenaga ahli berdasarkan rekomendasi masyarakat.
’’Saya ke balai desa mencari orang yang paham konstruksi. Tukang yang bekerja juga mayoritas masyarakat sekitar sekolah, hanya satu yang paling jauh dari Peterongan. Yang membangun masyarakat, yang memantau masyarakat, kembali untuk masyarakat. Komite juga aktif memantau,” jelasnya.
Fasilitator rutin datang memberikan rekomendasi agar pekerjaan sesuai aturan, terutama menyangkut administrasi pelaporan. Kendala terbesar sejauh ini adalah pembelian material bangunan.
’’Harus melalui SIPLah. SIPLah kami baru bisa dipakai dua minggu lalu. Untungnya boleh tidak melalui SIPLah dulu dengan catatan membuat berita acara. Setelah SIPLah berjalan, kami gunakan SIPLah,’’ terangnya.
Dengan tenggat akhir Desember, SMPN 3 Mojoagung menargetkan penyelesaian lebih cepat.
”Kami upayakan awal Desember selesai, supaya ada waktu untuk pelaporan. Kami juga didampingi kejaksaan,” ungkapnya.
SMPN 3 Mojoagung mendapatkan bantuan revitalisasi setelah data dari dapodik mendapatkan rekomendasi dari Dinas P dan K Jombang.
Itu setelah kondisi bangunan lama dinilai sudah dinilai tidak layak.
”Belum pernah tersentuh rehab. Banyak tembok retak, lantai retak, plafon berjatuhan, dan atap sudah melengkung kalau dilihat dari kejauhan,” bebernya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz