JombangBanget.id – Banyaknya guru di Jombang yang pensiun ditambah larangan tidak boleh mengangkat honorer baru menimbulkan masalah di sekolah.
Salah satunya di SDN Mojongapit Kecamatan Jombang.
Mereka hanya memiliki dua dari enam guru kelas yang dibutuhkan.
Akibatnya, kelas terpaksa digabung untuk menyesuaikan ketersediaan guru.
’’Kami sudah tiga kali mengirim surat untuk minta guru baru, karena sudah sangat kurang,’’ kata Kepala SDN Mojongapit 3 Kecamatan Jombang, Zumaroh Is’adah.
Saat ini, guru kelas di SDN Mojongapit 3 hanya dua orang.
Mengajar di kelas 5 dan kelas 6. Itu setelah ada guru yang pensiun, berhenti, hingga diangkat menjadi kepala sekolah.
Satu dari dua guru aktif juga sering izin karena harus menjalani pengobatan cuci darah.
’’Seminggu dua kali cuci darah, sebelum cuci darah harus istirahat, setelah cuci darah kadang juga belum fit. Jadi lebih sering tidak di sekolah,’’ ungkapnya.
Saat ini, siswa kelas 1 dan 2 diajar guru PAI. Siswa kelas 3 dan 4 diajar pembimbing muatan lokal keagamaan.
Sedangkan siswa kelas 5 diajar guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), jika guru kelas yang aktif izin sakit.
Baca Juga: Kabar Baik Buat Guru TPQ di Jombang! Insentif Naik, BPJS Dapat, Segini Nominalnya
Tak jarang, Zumaroh langsung turun untuk mengajar guna menutupi kekurangan.
Beberapa cara juga dilakukan untuk menutup kekurangan. Awalnya satu guru mengajar dua kelas, siswa berada di kelas masing-masing.
Namun hal itu tidak efektif karena harus wara-wiri sehingga kondisi kelas tidak efektif.
’’Sekarang digabung, kelas 1 dan 2 diajar guru PAI dalam satu kelas. Kelas 3 dan 4 diajar pembimbing mulok keagamaan dalam satu kelas. Itupun guru kelas 6 sekarang juga sering diklat calon kepala sekolah,’’ bebernya.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Wor Windari, membenarkan, di lapangan masih banyak laporan kekurangan guru.
Hanya saja, untuk mengatasinya, sementara Dinas P dan K Jombang masih terkendala aturan yang ada.
’’Banyak yang pensiun, tapi untuk mengangkat honorer juga tidak bisa. Aturan tidak memperbolehkan mengangkat honorer baru. Nanti untuk gaji juga tidak bisa tercover APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),’’ jelasnya.
Untuk mengatasi kekurangan, ia meminta kepala sekolah memaksimalkan tenaga yang ada untuk mengajar.
Sebab saat ini Pemkab Jombang fokus menghabiskan tenaga honorer yang masih tersisa.
’’Masih ada yang belum terakomodir di PPPK,’’ ucapnya.
Soal penataan atau mutasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) maupun PNS, Wor menegaskan belum ada rencana.
’’Belum ada rencana melakukan penataan, mutasi guru juga tidak bisa serta merta, harus ada pertimbangan teknisnya,’’ tegasnya. (wen/jif)
Editor : Ainul Hafidz