JombangBanget.id – Program seragam sekolah gratis di Kabupaten Jombang tahun ini kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, DPRD Jombang menegaskan agar proses penyerahan seragam kepada siswa penerima manfaat benar-benar selesai tepat waktu, yaitu paling lambat 20 September 2025.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang, Erna Kuswati, mengingatkan agar pelaksanaan program tidak mengulang masalah keterlambatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
“Jangan sampai molor seperti tahun lalu. Target 20 September harus ditepati, tanpa alasan,” tegasnya, kemarin (12/8).
Erna memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan langsung mulai dari proses pengukuran, pengadaan bahan kain, hingga penjahitan dan distribusi.
Ia menekankan bahwa kualitas seragam harus layak pakai, nyaman digunakan, dan sesuai standar.
“Kami tidak mau program ini asal jadi. Seragam harus tepat waktu, berkualitas, dan sesuai ukuran. Kalau tidak, pasti ada konsekuensinya,” ujarnya.
Peringatan itu juga ditujukan kepada koordinator kelompok penerima order jahitan. Mereka diwajibkan memantau hasil kerja penjahit secara rutin.
“Kalau ada jahitan yang jelek atau pengerjaan molor, ada sanksinya. Bahkan, kemungkinan besar koordinator tersebut tidak akan dipakai lagi tahun depan,” tandasnya.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, proses pengukuran seragam tahun ini tidak lagi menggunakan ukuran standar S, M, L, atau XL.
Sebaliknya, setiap siswa diukur secara langsung agar hasil jahitan lebih presisi.
Namun, metode ini diakui memakan waktu lebih lama karena harus menunggu siswa masuk sekolah untuk dilakukan pengukuran.
Program seragam gratis ini menghabiskan anggaran yang cukup besar dari APBD Kabupaten Jombang. Total dana yang dialokasikan mencapai Rp 9,5 miliar. Rinciannya:
- Belanja kain untuk jenjang SD/MI sekitar Rp 2,3 miliar.
- Belanja kain untuk SMP/MTs sekitar Rp 3,08 miliar.
- Biaya ongkos jahit sebesar Rp 4 miliar.
Untuk ongkos jahit, tarif per setel ditetapkan Rp 105 ribu bagi siswa SMP dan Rp 95 ribu bagi siswa SD.
Nilai tersebut masih harus dipotong pajak PPN 12 persen dan PPh 2 persen.
Menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang, Rhendra Kusuma, penyerahan seragam akan dilakukan secara serentak.
“Selama proses jahit belum rampung, siswa baru dapat memakai seragam lama untuk seragam nasional,” jelasnya.
Dengan target waktu yang ketat, diharapkan proses penjahitan dan distribusi bisa selesai tanpa hambatan.
DPRD Jombang meminta semua pihak, mulai dari penjahit, koordinator kelompok, hingga Dinas Pendidikan, bekerja maksimal agar manfaat program seragam sekolah gratis Jombang benar-benar dirasakan oleh para siswa di tahun ajaran baru ini. (wen/jif/riz)
Editor : Achmad RW