JombangBanget.id – Jumlah pendaftar program Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang terus meningkat.
Bahkan, sudah melampaui kuota yang sudah ditetapkan. Alhasil, penjaringan calon siswa bakal diperketat kembali.
”Peminat yang akan Sekolah Rakyat ini sangat tinggi. Setelah dilakukan penjaringan banyak yang mendaftar,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Purwanto, Jumat (16/5).
Dirinya mengungkapkan, kuota Sekolah Rakyat dibatasi. Untuk tingkat SMP sebanyak 50 siswa dan tingkat SMA 50 siswa.
”Yang mendaftar saat ini sudah mencapai, SMP 110 calon siswa dan SMA 95 calon siswa,” terangnya.
Hanya saja, untuk tingkat SD peminatnya kurang. Sehingga tahun ajaran baru pada Juli nanti tidak dibuka untuk SD.
Karena kuota baik SMP dan SMA dibatasi masing-masing 50 siswa, nantinya penjaringan diperketat.
”Untuk calon siswa SMP dan SMA karena sudah melebihi kuota, penjaringan akan lebih diperketat,” tegasnya.
Penjaringan calon siswa diambil dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) khusus desil 1 dan 2.
”Dari hasil penjaringan itu diperketat yang paling miskin 50 calon siswa ditambah 5 calon siswa cadangan,” bebernya.
Tidak berhenti di situ, seleksi yang dilakukan calon siswa juga akan dilakukan pemeriksaan kesehatan dan wawancara.
Baca Juga: Bakal Digusur untuk Sekolah Rakyat, Segini Pemasukan Daerah di Terminal Kargo Jombang
”Terakhir akan dilakukan visite home ke calon siswa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jombang Erna Kuswati mengaku pihaknya belum pernah diajak komunikasi perihal program Sekolah Rakyat.
Meski begitu, pihaknya siap mendukung dan melakukan pengawasan.
”Untuk Sekolah Rakyat ini memang kami belum pernah diajak komunikasi. Tentunya kami mendukung langkah pemerintah,” terangnya.
Menurutnya, karena merupakan program baru, pihaknya mewanti-wanti agar segala persiapan benar-benar dilakukan dengan matang.
”Mulai dari rekruitmen tenaga guru dan lain sebagainya harus matang. Tak kalah penting, fasilitas-fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat harus benar-benar memadahi. Sehingga kualitas belajar mengajar menjadi terjamin,” tegasnya.
Diharapkan, adanya Sekolah Rakyat ini bisa membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses pendidikan secara gratis dan bermutu.
”Dengan mutu pendidikan yang terjamin, Indonesia bisa lebih maju lagi sesuai visi-misi presiden menuju Indonesia emas,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, gedung Sekolah Rakyat batal dibangun di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Salah satu pertimbangannya, luas lahan aset tanah milik pemkab di lokasi tersebut tidak mencapai 5 hektare.
Sebagai gantinya, dipilih lahan Terminal Khusus Parkir di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Agus Purnomo mengatakan, sebelumnya pemkab mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertama, lahan di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Kedua, gedung PSBR yang berada di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, dan terakhir Terminal Khusus Parkir (terminal barang) di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
”Karena lahan yang ada di Denanyar luasanya masih kurang, jadi yang dipilih lahan terminal barang yang mempunyai luasan 5,1 hektare,” katanya.
Dikatakannya, bahkan Dinas PUPR Jombang juga sudah melakukan survei kelayakan lahan yang terletak di Jl Prof Dr Nurcholis Majid tersebut.
”Nanti terminal barang akan dipindahkan ke Kecamatan Perak,” bebernya.
Kabupaten Jombang menjadi nomor 65 tahap pertama untuk pembangunan Sekolah Rakyat se-Indonesia. Rencananya proses pembangunan dilakukan tahun ini.
Untuk anggaran pembangunan, Agus menyebut dialokasikan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 200 miliar.
”Targetnya pembangunan tuntas akhir tahun ini, sehingga masa transisi perpindahan dari gedung SKB yang ada di Kecamatan Mojoagung bisa tepat waktu,” tegasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz