Jombangbanget.id - Pemkab Jombang yang tetap kekeh memecahkan rekor MURI jaranan dor, terus menuai sorotan.
Salah satunya, Dewan Pendidikan Jombang yang meminta event tersebut dilakukan kajian ulang. Menyusul banyak keluhan siswa, orangtua, guru dan sekolah.
“Saya sendiri konsepnya tidak tahu rekor MURI jaranan dor itu seperti apa,” ujar Wakil Ketua Dewan Pendidikan Jombang Samsul Arifin, kemarin.
Dia justru mempertanyakan apakah jaranan dor ini merupakan lokal sistem Kabupaten Jombang atau tidak.
”Ya memang setiap kota berlomba-lomba untuk menonjolkan itu. Menurut saya penting juga,” katanya.
Hanya saja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan kajian ulang yang lebih mendalam.
Hal ini dilakukan agar event yang digelar tidak hanya terkesan mengejar rekor MURI tanpa mempertimbangkan mutu dan kualitas pendidikan.
”Ya, jangan hanya dikejar MURI-nya saja. Bagaimana itu mempertahankan dan harus memperhatikan kepentingan positif yang lebih besar,” katanya.
Salah satu cara yang lebih baik dan bijaksana, terkait budaya lokal Jombang adalah dengan memasukkan muatan lokal di sekolah. Sehingga nanti sejalan dengan rekor yang sudah didapatkan.
“Harus dilihat dampaknya seperti apa dan melestarikannya bagaimana,” sindir guru SMAN Jogoroto ini. Lebih dari itu, pemerintah harusnya memerhatikan persiapan-persiapan yang dilakukan untuk mengejar rekor MURI.
Paling tidak, support anggaran juga tidak akan membebani orangtua dan sekolah.
”Biar tidak jadi beban wali murid. Waktu juga jangan terlalu mepet. Sekali lagi persiapan harus matang,” tegasnya.
Hal senada sebelumnya juga disampaikan Sudarmadji, praktisi pendidikan yang menganggap MURI jaranan dor tidak jelas arah dan dampaknya bagi siswa.
Terlebih, selama berbulan-bulan waktu belajar siswa tersita hanya untuk berlatih jaranan setiap hari.
”Sebetulnya kami mendukung, sepanjang tidak memberatkan sekolah, siswa dan walimurid, tapi kenyataannya di lapangan kan pada keberatan,” ungkapnya.
Seharusnya, hal mendesak yang dilakukan dinas sekarang adalah lebih mengarah pada perubahan nilai sikap.
Ia menyebut, perencanaan MURI jaranan dor asal-asalan. Tiba-tiba diadakan langsung untuk memecahkan rekor MURI.
Padahal di sekolah-sekolah, tidak semua siswa belajar jaranan dor.
”Idealnya perencanaan harus melibatkan semua pihak termasuk organisasi profesi seperti PGRI, Dewan Pendidikan dan lain sebagainya, kemudian guru, budayawan,” ungkapnya.
Seharusnya, kata mantan Ketua PGRI Jawa Timur ini, kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan itu jelas mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjut ke depannya seperti apa.
”Kalau setelah gebyar selesai, lalu dampaknya apa, tindak lanjutnya apa,” sebut dia. Sehingga yang paling penting adalah dampaknya kepada siswa. ”Karena yang kita garap ini manusia,” jelasnya.
Sudarmaji mengingatkan, jika pendidikan harus dapat mengubah nilai sikap, menambah pengetahuan dan ketrampilan siswa.
”Kalau saya lebih baik pendidikan fokus kepada nilai sikap siswa, sopan santun, adabnya, itu yang harus digencarkan,” tegasnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Senen, mengatakan diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk mendukung kegiatan siswa.
Apalagi jaranan dor bisa dipakai untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) siswa. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka, siswa diwajibkan untuk membuat satu karya. Jaranan dor masuk dalam tema kearifan lokal.
’’Siswa bikin jaranan dor tidak hanya semata-mata untuk MURI saja, tapi juga masuk dalam pembelajaran siswa,’’ pungkasnya. (yan/bin/ang)
Editor : Anggi Fridianto