JombangBanget.id – DPRD Kabupaten Jombang menetapkan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2027.
Dari jumlah itu, perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang 2021–2041 menjadi salah satu regulasi strategis yang diprioritaskan pembahasannya berdasarkan tingkat urgensi.
Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan arah penataan ruang dan pembangunan daerah memiliki landasan hukum yang sesuai dengan kebutuhan Jombang ke depan.
Baca Juga: Student Journalism: Adab Berteman
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang Kartiyono mengatakan, Propemperda 2027 telah ditetapkan.
Selanjutnya, pembahasan akan dijadwalkan dalam beberapa tahapan atau caturwulan sepanjang tahun depan.
Menurutnya, pembagian jadwal diperlukan agar pembahasan lebih terarah dan tidak menumpuk dalam satu waktu.
Bapemperda akan mempertimbangkan urgensi, kebutuhan regulasi, serta kesiapan materi dari masing-masing Raperda.
Baca Juga: Student Journalism: Keutamaan Sedekah
”Propemperda 2027 sudah ditetapkan. Untuk pembahasannya nanti dibagi per caturwulan dengan melihat urgensi masing-masing Raperda," ujar Kartiyono.
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Raperda perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jombang Tahun 2021–2041.
Regulasi ini dinilai strategis karena berkaitan langsung dengan arah penataan ruang dan pembangunan daerah.
”Misalnya Raperda perubahan RTRW, tentu harus melihat urgensinya. Karena ini berkaitan dengan penataan ruang wilayah dan arah pembangunan Kabupaten Jombang ke depan," jelasnya.
Kartiyono menilai, kebijakan tata ruang memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor pembangunan, termasuk pemanfaatan wilayah.
Karena itu, perubahan RTRW perlu dibahas secara cermat agar produk hukum yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan Kabupaten Jombang.
Dalam Propemperda 2027, lima Raperda merupakan usulan Bupati, sedangkan tujuh lainnya berasal dari DPRD dan agenda rutin tahunan.
Baca Juga: Binrohtal: Husnuzon kepada Allah dan Sesama, Kunci Ketenangan Hati
Lima usulan pemerintah daerah meliputi Raperda tentang Desa, perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger menjadi Perseroan Daerah, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), perubahan keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, serta perubahan Perda RTRW.
Sementara itu, usulan DPRD mencakup Raperda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Penyelenggaraan Kearsipan, Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak bagi Penyandang Disabilitas, serta Penyelenggaraan Kepemudaan dan Keolahragaan.
Adapun tiga Raperda agenda rutin berkaitan dengan siklus penganggaran daerah.
Yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, serta APBD Tahun Anggaran 2028.
Baca Juga: Dua Siswi MAN 1 Jombang Raih Penghargaan OPSI 2026, Angkat Inovasi Deteksi Risiko Stroke Berbasis AI
Kartiyono menegaskan, penetapan Propemperda harus diikuti dengan pembahasan yang terukur.
Setiap regulasi perlu memiliki tujuan dan manfaat yang jelas, baik bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun masyarakat.
Dengan skala prioritas dan pembagian jadwal per caturwulan, Bapemperda berharap proses legislasi daerah berjalan lebih efektif.
Raperda yang mendesak dapat didahulukan, sementara agenda regulasi lainnya tetap dituntaskan sesuai tahapan.
"Prinsipnya, kita melihat mana yang lebih urgen untuk dibahas terlebih dahulu. Sehingga pembahasan bisa lebih fokus dan setiap Raperda yang masuk Propemperda dapat ditindaklanjuti sesuai tahapan yang sudah direncanakan," pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz