JombangBanget.id – Sebanyak sembilan PPPK paruh waktu Disdikbud Jombang tidak melanjutkan kontrak setelah usulan perpanjangan ditutup, Kamis (10/9).
Lima orang menyatakan tidak bersedia atau mengundurkan diri, sedangkan empat lainnya tidak melanjutkan karena telah memperoleh pekerjaan lain hingga meninggal dunia.
Pemkab Jombang kini melakukan rekapitulasi dan verifikasi terhadap seluruh usulan yang dikirim masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Baca Juga: Jijik! Ada Ulat Hidup di Menu MBG Siswa SMA di Jombang
Sekretaris Disdikbud Jombang Abdul Majid mengatakan, sebanyak 2.072 PPPK paruh waktu di instansinya diusulkan untuk diperpanjang.
Sementara sembilan lainnya tidak masuk daftar.
”Total PPPK paruh waktu di lingkungan Disdikbud ada 2.081 orang. Yang kami usulkan untuk diperpanjang sebanyak 2.072 orang, sedangkan sembilan orang tidak diusulkan diperpanjang,” ujarnya, Jumat (11/9).
Kesembilan PPPK tersebut seluruhnya merupakan tenaga teknis. Majid menyebut, alasan tidak melanjutkan kontrak cukup beragam.
Baca Juga: Petrus Cs Divonis Lebih Ringan, Tiga Terdakwa Kasus Ganja di Jombang Banding
Lima orang menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia diperpanjang. Empat lainnya tidak melanjutkan karena kondisi berbeda.
Di antaranya sudah memperoleh pekerjaan lain. Baik di perusahaan swasta maupun sebagai tenaga pengajar. Ada pula yang meninggal dunia.
”Jadi ada yang memang tidak bersedia atau mengundurkan diri. Ada juga yang sudah mendapatkan pekerjaan lain, baik di perusahaan swasta maupun mengajar. Ada pula yang meninggal dunia,” jelasnya.
Bagi PPPK yang memilih tidak melanjutkan kontrak, kata Majid, tidak menjadi persoalan.
Namun, yang bersangkutan tetap wajib melengkapi administrasi berupa surat pernyataan.
”Memang tidak masalah jika tidak memperpanjang, tapi harus ada surat pernyataan,” bebernya.
Baca Juga: Oknum Guru di Jombang Dibekuk Polisi, Akui Cabuli Mantan Siswi 13 Kali
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang Anwar menegaskan, perpanjangan PK PPPK paruh waktu tidak otomatis diberikan.
Ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian. Ketentuan tersebut mengacu Surat Edaran (SE) Bupati Jombang Nomor 800/463/415.01/2026.
Beberapa di antaranya batas usia pensiun jabatan, ketersediaan tenaga, rekomendasi kepala OPD, predikat sasaran kinerja pegawai (SKP), riwayat hukuman disiplin, hingga presensi melalui aplikasi SIAP ASN.
”Ada sejumlah (indikator), salah satunya rekomendasi OPD,” kata Anwar.
Saat ini, BKPSDM masih merekapitulasi seluruh usulan yang masuk dari masing-masing OPD.
Baca Juga: Porkab Jombang Jadi Panggung Atlet Menuju Porprov 2027
Berkas yang telah diterima selanjutnya diverifikasi sebelum diproses ke tahapan berikutnya.
Anwar belum membeberkan jumlah total usulan perpanjangan PK PPPK paruh waktu dari seluruh OPD. Termasuk tahapan teknis setelah verifikasi.
”Secara otomatis kita verifikasi. Setelah itu masih ada beberapa tahapan lainnya,” ujarnya.
Pemkab menargetkan seluruh proses perpanjangan rampung sebelum batas akhir. SK perpanjangan ditargetkan sudah dibagikan sebelum 30 September 2026.
Baca Juga: Kebakaran Rumah di Peterongan Jombang, Sertifikat hingga Motor Ikut Hangus
”Ya sebelum tanggal 30. Tanggal 30 kan batas akhir SK,” pungkasnya.
Diketahui, sebanyak 4.101 pegawai di lingkup Pemkab Jombang menerima SK pengangkatan PPPK paruh waktu pada 28 Oktober 2025.
Mereka terdiri atas 497 tenaga guru, 441 tenaga kesehatan, dan 3.163 tenaga teknis lainnya. (wen/naz)
Editor : Ainul Hafidz