JombangBanget.id – Pemkab Jombang memastikan program pengadaan sepeda motor untuk operasional kepala desa tetap dilanjutkan.
Bupati Jombang Warsubi menegaskan, kebijakan tersebut bukan sekadar pengadaan kendaraan, melainkan bagian dari upaya meningkatkan mobilitas dan kinerja pelayanan pemerintahan desa.
Namun demikian, Warsubi menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
Ia secara khusus meminta agar proses pengadaan didampingi aparat penegak hukum (APH) guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
”Mohon untuk pendampingan dari kecamatan, kejaksaan maupun kepolisian. Saya ingin pengadaan ini berjalan transparan dan akuntabel,” tegas Warsubi.
Selain itu, bupati juga mengingatkan agar pemerintah desa benar-benar mengedepankan efisiensi anggaran.
Desa dipersilakan membeli sepeda motor PCX sesuai kebutuhan dengan harga serendah mungkin.
”Desa bisa membeli dengan harga semurah-murahnya. Kalau ada sisa, silakan masuk Silpa. Yang penting manfaatnya jelas untuk pelayanan masyarakat,” tambahnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sudiro Setiono, menjelaskan bahwa realisasi pengadaan kendaraan dinas tersebut sepenuhnya bergantung pada kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing desa.
”Untuk pengadaan sepeda motor PCX itu tergantung APBDes masing-masing desa. Kapan bisa diserap juga menunggu APBDes tersebut,” ujar Sudiro.
Ia menyampaikan, saat ini seluruh desa di Kabupaten Jombang telah menyelesaikan penyusunan APBDes.
Baca Juga: Rencana Pengadaan Motor Baru Kades di Jombang Jadi Sorotan, PKB: Tidak Terlalu Urgen
Setelah dilakukan launching, maka seluruh program kegiatan desa sudah dapat mulai dijalankan, termasuk pengadaan sepeda motor bagi kepala desa.
”Sekarang desa sudah menyiapkan APBDes. Setelah launching nanti, kegiatan desa sudah bisa dimulai, termasuk pengadaan sepeda motor PCX itu,” imbuhnya.
Sudiro menegaskan, Pemkab Jombang tidak melakukan pengadaan secara terpusat.
Seluruh mekanisme pembelian kendaraan dinas tersebut menjadi kewenangan masing-masing pemerintah desa, sesuai regulasi dan kemampuan anggaran.
”Pengadaannya tetap dilakukan oleh masing-masing desa. Pemkab hanya memberikan kebijakan umum dan arahan,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang berencana memberikan sepeda motor baru untuk seluruh kepala desa.
Pengadaan kendaraan dinas tersebut akan dimasukkan dalam program Desa Mantra yang dianggarkan melalui APBD 2026.
Kebutuhan anggaran ditaksir mencapai Rp 9 miliar lebih.
Bupati Jombang Warsubi menjelaskan, sepeda motor operasional yang saat ini digunakan para kepala desa sudah berusia sektar 20 tahun.
Kondisi itu membuat pelayanan masyarakat di tingkat desa menjadi kurang optimal.
Karena itu, pemkab menilai perlu adanya pembaruan kendaraan dinas agar mobilitas kepala desa lebih lancar.
”Pengadaan ini akan dianggarkan melalui program Desa Mantra sesuai dengan visi-misi bupati dan wakil bupati,” lanjutnya.
Dalam program Desa Mantra, Pemkab Jombang mengalokasikan dana sekitar Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar untuk tiap desa.
”Dana itu digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan dan sarana prasarana pemerintahan desa, termasuk pengadaan sepeda motor baru,” imbuhnya.
Untuk proses pengadaan, orang nomor satu di Pemkab Jombang menegaskan pelaksanaannya akan dilakukan oleh pemerintah desa masing-masing.
”Tentunya dengan pendampingan aparat penegak hukum (APH),” pungkas Warsubi (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz