JombangBanget.id – Program Wifi Rakyat yang digadang-gadang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Jombang resmi berhenti.
Layanan internet gratis yang sempat menjangkau 306 desa dan kelurahan itu kini mandek setelah kontrak kerja sama antara pemkab dan penyedia layanan berakhir pada 31 Desember 2025.
Tak hanya berhenti beroperasi, perangkat Wifi Rakyat di desa-desa bahkan sudah ditarik oleh pihak penyedia.
Penyebabnya, mayoritas pemerintah desa mengaku tidak sanggup melanjutkan program secara mandiri lantaran terbentur keterbatasan anggaran dana desa (DD).
Salah satunya di Desa/Kecamatan Bandarkedungmulyo, Jombang.
”Alatnya sudah diambil semua penyedia. Kami tidak ada anggaran untuk melanjutkan. Tahun lalu masih gratis karena biayanya dari pemkab,” kata Kepala Desa Bandarkedungmulyo, Zainal Arifin.
Menurut Arifin, desa sempat ditawari skema lanjutan dengan biaya bulanan antara Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta.
Namun, angka tersebut dinilai terlalu berat bagi kondisi keuangan desa saat ini.
”Sempat ditawari untuk melanjutkan program dengan dengan estimasi biaya sekitar Rp 700 – Rp 1 juta per bulan, kondisi keuangan desa tidak memungkinkan untuk menanggung biaya tersebut, apalagi sekarang DD turun drastis,” bebernya.
Situasi hampir serupa dialami Desa Asemgede, Kecamatan Ngusikan. Bedanya, meski layanan sudah terputus, perangkat Wifi Rakyat masih terpasang.
”Masih ada alatnya di Asemgede. Cuma pembayarannya itu besar sekali. Kita belum tahu nanti bagaimana. Kendalanya ya di biaya bulanan itu saja,” kata Kades Asemgede, Lastinah.
Sementara itu, Pemdes Jatimlerek, Kecamatan Plandaan, menyebut perangkat Wifi Rakyat telah ditarik penyedia.
”Tahun 2025 itu gratis, karena dibiayai pemerintah daerah. Setelah itu ada tawaran biaya Rp 300 ribu sampai Rp 700 ribu per bulan, tergantung kapasitas. Anggarannya di desa yang tidak ada,” ujar Kades Jatimlerek, Jadi.
Meski demikian, kebutuhan akses internet warga di Jatimlerek disebut masih bisa terlayani melalui fasilitas wifi desa yang sudah ada sebelumnya.
”Masih ada layanan wifi di sini, jadi biarpun alatnya sudah nggak ada. Masyarakat masih bisa memakai wifi,” tuturnya.
Berbeda dengan desa-desa lain, Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, justru mampu mempertahankan layanan internet gratis bagi warganya.
Desa tersebut memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak di bidang layanan internet bekerja sama dengan Komdigi.
“Desa Carangrejo punya BUMDes bekerja sama dengan Komdigi. Biaya ditanggung BUMDes, yang penting Wifi Rakyat tetap gratis,” jelas Kades Carangrejo, Supriaji.
Sebagai informasi, Pemkab Jombang sebelumnya menggelontorkan anggaran hingga Rp 2,1 miliar dari APBD 2025 untuk program Wifi Rakyat.
Program ini diluncurkan langsung oleh Bupati Warsubi pada 6 Mei 2025 sebagai bagian dari program 100 hari kerja.
Namun, belum genap setahun berjalan, program tersebut kini berhenti. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz