JombangBanget.id – Kondisi Taman Tirta Wisata, Jombang hingga kini masih mati suri.
Sejumlah upaya dilakukan pemkab untuk menggaet investor belum membuahkan hasil.
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Jombang akan memanfaatkan ajang East Java Investment Forum (EJIF) Bank Indonesia (BI) untuk mempromosikan Tirta Wisata.
”Kegiatan EJIF pekan depan di Surabaya. Kami sudah diundang BI. Mudah-mudahan ada investor yang tertarik, atau paling tidak mulai melirik potensi yang kami tawarkan,” kata Kepala Disporapar Jombang Bambang Nurwijanto.
Menurutnya, keikutsertaan Jombang dalam forum ini menjadi peluang strategis untuk menarik minat investor pada kawasan wisata berada di Desa Keplaksari, Kecamatan Peterongan itu.
Forum ini akan diikuti kabupaten/kota se-Jawa Timur yang memiliki kajian IPRo (Investment Project Ready to Offer), yakni dokumen perencanaan teknis proyek yang siap ditawarkan kepada investor.
”Tirta Wisata menjadi salah satu IPRo yang saat ini disiapkan Pemkab Jombang,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, setiap daerah diberi kesempatan mempresentasikan proyeknya langsung di hadapan calon investor dari dalam maupun luar negeri.
”Formatnya semacam forum bisnis. Kami akan memaparkan potensi Tirta Wisata, mulai dari peluang pengembangan, infrastruktur yang tersedia, hingga dukungan regulasi daerah,” imbuh dia.
Berdasarkan informasi yang diterima, para investor juga akan diajak melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek yang ditawarkan.
”Jadi nanti ada project visit, investor bisa melihat langsung ke lapangan. BI yang akan memfasilitasi teknisnya,” ujarnya.
Meski saat ini hanya Tirta Wisata yang telah memiliki kajian lengkap, pihaknya tetap optimistis forum ini bisa menjadi titik awal untuk menarik investasi sektor pariwisata.
”Kami fokus di EJIF dulu. Untuk lainnya, kami akui masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Tapi kami optimistis langkah awal yang baik,” kata Bambang.
Untuk diketahui, kontribusi PAD dari Tirta Wisata hanya sekitar Rp 7 juta per tahun.
Sementara biaya pemeliharaan dan gaji 12 tenaga kerja harus ditanggung pemkab jauh lebih besar. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz