JombangBanget.id – Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji melemparkan peringatan keras kepada Pemkab Jombang terkait lambannya progres pembangunan fisik yang dibiayai APBD 2025.
Hingga akhir September, serapan anggaran disebut masih belum maksimal.
”Ini sudah akhir September, tinggal tiga bulan kalender lagi untuk menyelesaikan program di tahun 2025. Kalau melihat serapannya, saya pikir mayoritas beberapa program fisik masih di bawah 50 persen,” ujar Hadi Atmaji, Senin (23/9).
Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran bukan hanya persoalan administrasi, tapi berdampak langsung pada stagnasi pembangunan dan lesunya perputaran ekonomi daerah.
Jika dibiarkan, ia khawatir program-program prioritas yang sudah disahkan bersama DPRD tidak akan selesai tepat waktu.
”Kalau program-program di Kabupaten Jombang itu mandek, otomatis penyerapan dana juga stagnan. Dampaknya ya ekonomi masyarakat tidak bergerak maksimal,” jelasnya.
Hadi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh.
Salah satu yang mendapat perhatian yakni program pengadaan lahan untuk Sekolah Rakyat.
Ia mendorong agar proses pembebasan tanah segera dipercepat supaya tahun depan Sekolah Rakyat tidak lagi menumpang di SKB Mojoagung.
”Ini kan sudah kita anggarkan dan sahkan dalam APBD. Jadi kendalinya ada di bupati. Harus ada koordinasi cepat agar pembebasan lahan bisa terlaksana optimal sampai akhir tahun,” tegasnya.
Hadi juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengulur waktu dalam menjalankan program prioritas.
”Bupati memegang kendali penuh, sehingga diperlukan langkah konkret,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD memastikan akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pembangunan di daerah.
Menurut Hadi, pengawasan melekat merupakan tugas pokok DPRD agar program pembangunan berjalan sesuai aturan dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
”DPRD wajib mengawal pelaksanaan pembangunan. Itu salah satu fungsi kami, memastikan anggaran yang sudah diketok palu benar-benar sampai ke masyarakat,” pungkasnya. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz