JombangBanget.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang mulai melakukan proses identifikasi kepemilikan lahan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen di kawasan Terminal Kargo Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Anggaran pengadaan lahan dialokasikan sebesar Rp 8,8 miliar.
Kepala Dinsos Jombang Hari Purnomo mengatakan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memastikan status kepemilikan lahan.
”Karena anggarannya di P-APBD kan belum turun dan sekarang kita masih menunggu hasil evaluasi dari provinsi,” ujarnya, Minggu (10/8).
Menurutnya, sebelum hasil evaluasi P-APBD 2025 dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur turun, dinsos memanfaatkan waktu untuk menyiapkan data awal.
”Jadi, hasil evaluasinya dari provinsi belum turun. Sembari menunggu evaluasi turun, kita koordinasi dengan BPN,” tambahnya.
Koordinasi tersebut mencakup pengecekan pemilik lahan dan jenis dokumen kepemilikan yang dimiliki, apakah berupa sertifikat atau petok. Berdasarkan identifikasi awal, jumlah pemilik lahan di lokasi tersebut ada belasan orang.
”Jumlah pastinya saya kurang hafal, tapi identifikasi awal ada belasan orang,” ungkap Hari.
Ia menjelaskan, kepemilikan lahan di sisi selatan area terminal barang Tunggorono tidak menyatu, melainkan berpola selang-seling antara milik Pemerintah Kabupaten Jombang dan warga sekitar.
”Jadi, di area itu untuk kepemilikan lahan ada semacam jari-jari, atau istilahnya selang-seling antara milik pemkab dan warga sekitar,” jelasnya.
Dijelaskan, proses pengadaan lahan baru dapat dilakukan setelah P-APBD 2025 yang telah dievaluasi oleh Pemprov Jatim disahkan.
Baca Juga: Siswa Sekolah Rakyat Mundur, Dinsos Jombang Siapkan Pengganti
”Jadi prosedurnya, jika P-APBD 2025 dari hasil evaluasi pemprov turun, maka kita tindak lanjuti untuk pengadaan lahan,” kata Hari.
Saat ini, tahap yang sedang berjalan adalah pendataan luas lahan dan status kepemilikan secara detail.
”Ini masih proses pendataan dulu. Luasannya berapa, surat kepemilikannya apa, harus dipastikan dulu dan kita terus koordinasi dengan BPN,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemkab Jombang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 17,9 miliar dalam P-APBD 2025 untuk pengadaan dan pengurukan lahan Sekolah Rakyat di area terminal barang Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
Rinciannya, anggaran sebesar Rp 8,8 miliar untuk pengdaan tambahan lahan dan Rp 9,1 miliar untuk kegiatan pengurukan lahan.
”Ya, insyaallah sebagai bentuk dukungan kita untuk menyukseskan program Sekolah Rakyat,” ujar Bupati Jombang Warsubi. Luasan tanah yang akan dibeli pemkab mencapai sekitar 2 hektare. (ang/naz)
Editor : Ainul Hafidz