JombangBanget.id – Rekrutmen pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Sekolah Rakyat memasuki babak baru.
Sedikitnya ada 191 nama yang diusulkan Pemkab Jombang ke pemerintah pusat.
Meliputi 100 orang tenaga kependidikan dan 91 tenaga pendidik atau guru.
Saat ini tinggal menunggu tindak lanjut dari pusat.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang Hari Purnomo menjelaskan, dari rektutmen PTK untuk Sekolah Rakyat, pihaknya mengusulkan untuk tenaga kependidikan.
”Jadi kemarin itu kami sudah mengirim usulan 100 ASN yang kita ambil dari teman-teman PPPK paruh waktu Kementerian Sosial, sampai sekarang belum mendapatkan informasi teknis tindak lanjutnya seperti apa, masih menunggu,” kata Hari kepada Jawa Pos Radar Jombang.
Dari ratusan SDM itu, beberapa di antaranya untuk tenaga administrasi, mulai dari operator, bendahara hingga TU, dan wali asuh, wali asrama, tenaga keamanan hingga tenaga kebersihan dan juru masak.
”Ketika yang kami usulkan itu di bawah kebutuhan kemungkinan besar bisa diterima, tetapi tetap nanti masih ada seleksi lagi,” imbuh dia.
Sebab, di Kemensos, menurut Hari, masih ada proses seleksi untuk kesesuaian antara latar belakang pendidikan nama yang diusulkan dengan tugas di formasi itu.
”Seperti untuk wali asuh saja, syaratnya tingkat pendidikan S1 dan D4 Perangkat Kesejahteraan Sosial. Tidak semua teman-teman yang diusulkan sampai tingkat pendidikan itu,” ujar Hari.
Sehingga, nama yang diusulkan bisa jadi diakomodir ataupun sebaliknya tak lolos seleksi di Kemensos.
”Karena di Kemensos kelihatannya juga membuka rekrutmen juga. Khusus wali asuh misalnya itu menjurus ke alumni STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) atau Poltekesos (Politeknik kesejahteraan sosial) milik Kemensos,” tutur dia.
Lulusan itu juga berpeluang bisa ambil bagian dalam rekrutmen tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.
”Tetapi, mereka kemungkinan ada yang statusnya masih belum ASN. Karena tidak semua lulusa STKS atau Poltekesos itu jadi PNS. Memang sekolahnya kedinasan, tetapi tidak ikatan dinas,” ujar Hari.
Sedangkan untuk tenaga pendidik atau guru, menurut Hari, berada di perangkat daerah terkait.
”Jadi untuk guru itu ranahnya di teman-teman dinas pendidikan (Dinas P dan K Jombang), kalau di kami itu tenaga kependidikannya. Karena SDM yang dibutuhkan itu selain tenaga kependidikan, ada guru dan kepala sekolah,” kata Hari.
Dikonfirmasi terpisah Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang Wor Windari mengakui, rektrumen untuk SDM Sekolah Rakyat juga sudah dikirim ke pusat.
”Jadi sudah pendaftaran, dari mereka yang mendaftar itu ada 91 dan sudah kami usulkan ke pusat,” ujar Wor.
Meski tak disebutkan secara rinci, sudah termasuk untuk kebutuhan guru dan kepala sekolah di jenjang pendidikan SMP dan SMA.
”Karena di Jombang itu SMP dan SMA, sehingga yang diusulkan itu per jenjang pendidikan, bukan kepala sekolah rakyatnya,” tutur dia.
Sementara ini menunggu tindak lanjut dari usulan nama itu. ”Sekarang tinggal menunggu hasilnya,” kata Wor.
Sebelumnya, petunjuk teknis (juknis) rekrutmen tenaga kependidikan untuk Sekolah Rakyat akhirnya turun.
Proses perekrutan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jombang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang.
Sekdakab Jombang Agus Purnomo mengatakan, juknis mengacu surat edaran (SE) Sekjen Kemensos tertanggal 14 Mei 2025 No: 1581/11DL.03/05/2025 tentang permohonan SDM tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.
”Jadi, proses penyediaan atau rekrutmen SDM Sekolah Rakyat meliputi kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya,” ujar dia kepada Jawa Pos Radar Jombang (19/5).
Ia mengatakan, untuk rekrutmen kepala sekolah dan guru dilaksanakan oleh Satgas Guru di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta dilaksanakan di daerah oleh dinas pendidikan dan kebudayaan.
”Untuk di Jombang Dinas P dan K Jombang melakukan penjaringan kepsek dan guru dari SDM Kabupaten Jombang untuk diusulkan atau dikirim ke Kemendikdasmen,” jelas dia.
Berdasarkan penghitungan yang dilakukan, kebutuhan guru Sekolah Rakyat di Kabupaten Jombang jenjang SMP terdiri dari 13 orang.
Meliputi satu kepala sekolah, dan 12 guru mata pelajaran.
”Sedangkan untuk jenjang SMA membutuhkan 19 orang terdiri dari satu kepala sekolah dan 18 guru mapel,” imbuhnya.
Selain itu, juga akan dilakukan rekrutmen tenaga kependidikan lainnya oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jombang dan beberapa OPD terkait.
”Sedangkan untuk tenaga kependidikan lainnya sejumlah 29 orang terdiri dari tenaga tata usaha, bendahara, operator, wali asuh, wali asrama, satpam, juru masak, dan kebersihan,” terangnya memerinci.
Ia mengatakan, untuk Kabupaten Jombang hanya membuka jenjang SMP dan SMA saja. Sedangkan untuk jenjang SD tidak dibuka lantaran kuota belum mencukupi.
”Insya Allah jenjang SMP dan SMA saja,” pungkasnya. (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz