JombangBanget.id - Pemkab Jombang mendukung rencana pemerintah pusat membangun Sekolah Rakyat di Jombang.
Selain menyiapkan lahan seluas 5,1 hektare di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang, pemkab juga siap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengurukan lahan.
Adapun kegiatan pembangunan fisik gedung nantinya dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas PUPR Jombang Bayu Pancoroadi membenarkan lahan terminal barang atau terminal parkir khusus Desa Tunggorono diproyeksikan untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sebelum pembangunan dimulai, Kementerian PU meminta pemkab untuk memastikan lahan tersebut sudah klir and clean.
”Teman-teman Kementerian PU itu minta lahannya dalam posisi klir and clean, jadi sudah siap untuk dibangun,” kata Bayu dikonfirmasi.
Lahan di terminal barang untuk sementara ini belum siap dibangun Sekolah Rakyat.
Pasalnya dari total luas 5,1 hektare, baru sekira 1,6 hektare yang sudah diuruk dan kini dipakai untuk parkir kendaraan besar.
Sisanya, lahan seluas 3,5 hektare belum dilakukan perkerasan, bahkan masih berupa sawah.
”Permintaan Kementerian PU, posisi lahan minimal 5 hektare itu sudah siap dan tinggal pembangunan saja,” imbuh dia.
Menindaklanjuti hal itu, pemkab siap mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pengurukan lahan yang akan diusulkan perubahan APBD 2025.
”Jadi sekarang pembahasan P-APBD 2025 itu sudah kita masukkan dalam kegiatan Dinas PUPR, hanya di pengurukan saja,” ujar dia.
Diakui, saat ini pemkab sebenarnya masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat terkait usulan lokasi Sekolah Rakyat di terminal barang tersebut.
”Jadi untuk Sekolah Rakyat ini memang sekarang dalam tahap usulan. Sekarang masih menunggu hasil Kementerian PU, apakah lokasi itu disepakati atau disetujui,” ujar dia.
Kendati begitu, pemkab juga harus menyiapkan rencana pengurukan di lahan terminal.
”Ketika itu disepekati, maka akan ada kegiatan di sana. Salah satunya pengurukan lahan,” kata Bayu.
Pantauan di lokasi, tak semua lahan terminal barang digunakan untuk parkir kendaraan besar. Sebagian masih berupa sawah yang kini ditanami padi.
Itu didukung dengan plang yang terpasang di setiap titik bertuliskan Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Jombang.
Pengguna barang dinas perhubungan, penggunaan terminal barang. Lengkap dengan luas hingga titik koordinat dan nomor register aset.
Seperti diberitakan sebelumnya, gedung Sekolah Rakyat batal dibangun di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang.
Salah satu pertimbangannya, luas lahan aset tanah milik pemkab di lokasi kurang dari 5 hektare.
Sebagai gantinya, pemkab mengusulkan Terminal Khusus Parkir atau terminal barang di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang untuk lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Jombang Agus Purnomo mengatakan, sebelumnya pemkab mengusulkan tiga lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Pertama, lahan di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang. Kedua, gedung PSBR yang berada di Desa Sengon, Kecamatan Jombang, dan terakhir Terminal Khusus Parkir di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang.
”Karena lahan yang ada di Denanyar luasnya masih kurang, jadi yang dipilih lahan terminal barang yang mempunyai luasan 5,1 hektare,” katanya.
Dikatakannya, bahkan Dinas PUPR Jombang juga sudah melakukan survei kelayakan lahan yang terletak di Jl Prof Dr Nurcholis Majid tersebut.
”Nanti terminal barang akan dipindahkan ke Kecamatan Perak,” bebernya.
Diungkapkannya, Kabupaten Jombang menjadi nomor 65 tahap pertama untuk pembangunan Sekolah Rakyat se-Indonesia.
Rencananya proses pembangunan dilakukan tahun ini.
Untuk anggaran pembangunan, Agus menyebut dialokasikan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 200 miliar.
”Targetnya pembangunan tuntas akhir tahun ini, sehingga masa transisi perpindahan dari gedung SKB yang ada di Kecamatan Mojoagung bisa tepat waktu,” tegasnya (fid/naz)
Editor : Ainul Hafidz