Penetapan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung menjadi ironi yang sulit diterima oleh nalar publik.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal dipromosikan sebagai salah satu program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, justru tersandung persoalan hukum yang mengguncang kepercayaan masyarakat.
Program yang dirancang untuk menjawab tantangan stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan bagi anak-anak sekolah itu semestinya menjadi simbol keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda.
Namun, ketika lembaga yang diberi amanah mengelola program tersebut terseret dalam dugaan korupsi, perhatian publik pun bergeser dari tujuan mulia program menuju pertanyaan besar tentang integritas pengelolaannya.
Baca Juga: Lolos dari 155 Pendaftar, Warga Jombang Ini Jadi Wakil Indonesia untuk Riset di Korea Selatan
Peristiwa ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam desain kelembagaan dan tata kelola Program MBG. Niat baik tidak selalu berbanding lurus dengan hasil kebijakan yang baik.
Dalam praktik administrasi publik, keberhasilan sebuah program tidak hanya ditentukan oleh kemuliaan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang mengiringinya.
Sejarah pembangunan di berbagai negara menunjukkan, banyak program sosial yang lahir dari semangat membantu masyarakat justru menghadapi masalah ketika akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan diabaikan.
Ketika Program Sosial Menjadi Magnet Ekonomi
Dalam teori kebijakan publik, semakin besar anggaran yang dikelola suatu program, semakin besar pula risiko munculnya kelompok-kelompok yang berusaha memperoleh keuntungan dari program tersebut.
Para ekonom menyebutnya sebagai rent-seeking behavior, perilaku memburu rente dari kebijakan negara.
