JombangBanget.id – Anggota DPRD Jombang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke sejumlah daerah.
Para wakil rakyat itu membahas terkait dengan jaminan sosial penyelenggara pemilu, kesehjateraan UMKM, penataan perumahan, dan bantuan untuk siswa miskin.
Komisi A DPRD Jombang melakukan kunker ke kantor Bangkesbangpol Kabupaten Bantul.
Tujuannya, menggali tentang jaminan sosial yang didapat penyelenggara pemilu sepertI PPS dan KPPS.
”Sesuai dengan aturan yang memberikan jaminan sosial, yakni pemberi kerja dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Kita ingin cari referensi seperti apa dan berapa anggarannya,” ungkap Sekretaris Komisi A DPRD Jombang Kartiyono.
Komisi B DPRD Jombang melakukan kunker ke DPRD Kota Balikpapan untuk membahas penataan UMKM.
”Ke depan UMKM di Kabupaten Jombang harus bisa lebih menguasai digital dan pasar modern,” kata Sunardi Ketua Komisi B DPRD Jombang.
Terlebih lagi, saat ini merupakan era digitalisasi. Sehingga, tidak boleh tertinggal atau hanya puas dengan hasil yang sudah didapat saat ini.
”Kalau kita tidak mau berkembang pastinya akan tertinggal dengan yang lain,” ungkapnya.
Sehingga, hal ini harus ada peran dari pemerintah untuk memberikan pembinaan-pembinaan ke UMKM di Jombang agar lebih mengenal digital.
”Dengan begitu produk UMKM di Jombang ini bisa mengimbangi produk-produk modern,” katanya.
Sedangkan Komisi C DPRD Jombang membahas terkait dengan penataan perumahan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.
Dian Ayunita Prasstumi, anggota Komisi C DPRD Jombang mengatakan, penataan perumahan ini cukup urgen dibahas.
Karena sudah mulai menjamur di Jombang. ”Banyak yang lahan hijau berubah menjadi kuning.
Sehingga banyak areal persawahan berubah menjadi rumah,” katanya.
Sehingga, hal ini harus ditata dengan baik, dengan begitu, tidak merusak atau mengurangi lahan pertanian secara masif.
”Evaluasi perizinan juga apabila memang persyaratan sudah lengkap dan tidak menyalahi aturan dipermudah untuk pengurusan izinnya,” ungkapnya.
Terkahir Komisi D DPRD Jombang melakukan kunker ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
Wakil Ketua Komisi D M Syarif Hidayatullah mengungkapkan, kunjungan kali ini membahas terkait bantuan untuk siswa miskin.
”Kami berharap bantuan apa pun dari pemerintah bisa tepat sasaran,” katanya.
Terlebih lagi, dirinya menginkan tidak ada potongan lagi. Meski niatnya untuk dibagikan ke siswa lain yang tidak mendapat bantuan.
”Tapi itu sudah melanggar aturan. Kami ingin bantuan bisa tepat sasaran,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz