Sedikitnya 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak lagi mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat akibat dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum ditransfer.
”Per 9 Juni ada 45 SPPG yang berhenti operasional. Kurang lebih sejak Senin kemarin,” terang Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang Deni Setiawan Hakim, Rabu (10/6).
Deni menegaskan, penghentian operasional terjadi sejak Senin (8/6). Kondisi tersebut merupakan dampak keterlambatan transfer dana dari pusat, bukan terkait pelanggaraan atau kendala teknis dari dapur SPPG.
Baca Juga: Usai Hearing dengan DPRD, Pemkab Jombang Janji Tak Lepas Tangan soal KDKMP
”Sekarang seluruh kepala SPPG yang terdampak telah melaporkan kondisi tersebut melalui sistem yang disediakan BGN pusat,” tandasnya.
Menurut Deni, selama menunggu pencairan dana, pengelola SPPG dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan pembersihan dan penataan dapur.
”SPPG bisa bersih-bersih dapur dulu sambil menunggu dananya turun. Sampai kapan kami juga belum tahu, namun harapannya bisa secepatnya,” katanya.
Ia mengakui keterlambatan pencairan dana seperti ini pernah terjadi sebelumnya. Namun, jumlah SPPG yang terdampak kali ini jauh lebih banyak dibanding kejadian sebelumnya.
”Sebelumnya juga pernah terjadi, cuma memang tidak semasif ini. Kalau yang sebelumnya tidak sampai seminggu,” ungkapnya.
Saat ini, Kabupaten Jombang memiliki sekitar 150 SPPG yang telah beroperasi. Otomatis distribusi MBG ke sekolah, posyandu dan seluruh penerima manfaat program yang bekerja sama dengan 45 SPPG tersebut sementara berhenti total.
”Di Jombang sendiri sudah ada 150 SPPG yang operasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, penghentian distribusi MBG terjadi di SPPG Tambakrejo 7 Kecamatan Jombang.
Akibat belum cairnya dana operasional, dapur tersebut tidak dapat menyalurkan 1.725 porsi makanan untuk sembilan sekolah dan dua posyandu di Kecamatan Jombang. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz