JombangBanget.id – Sebanyak 21 ribu warga miskin di Kabupaten Jombang terancam kehilangan akses terhadap jaminan kesehatan (Jamkes) gratis.
Ancaman ini muncul setelah Kementerian Sosial (Kemensos) menonaktifkan sekitar 7,3 juta peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) secara nasional.
Penonaktifan dilakukan karena para peserta dinilai tidak lagi tercantum dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), atau dianggap telah berstatus mampu.
Di Jombang, terdapat 14.000 peserta lama yang dinonaktifkan serta 7.000 calon peserta baru yang belum dapat diakomodasi pemerintah pusat.
Kondisi ini menjadi sorotan serius Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Jombang dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
”Ini bukan sekadar angka, ini soal hajat hidup rakyat. Pemerintah daerah harus hadir dan bertindak nyata, bukan hanya wacana,” tegas Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Jombang Ama Siswanto, Minggu (20/7).
FPDIP mendesak agar Pemkab Jombang segera mengalokasikan anggaran APBD untuk menjamin keberlangsungan jaminan kesehatan bagi 21 ribu warga terdampak.
Ama menilai, rencana pemindahan peserta ke program Bantuan Kesehatan Masyarakat Miskin (Bakesmaskin) justru berpotensi memberatkan.
”Kalau dipindah ke Bakesmaskin tanpa subsidi, otomatis mereka menjadi peserta mandiri yang harus membayar iuran sendiri. Ini jelas menyulitkan warga miskin,” kritiknya.
Ama juga menuntut agar masalah ini tak hanya dibahas dalam forum koordinasi, melainkan harus ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran yang jelas, terukur, dan transparan.
”Jaminan kesehatan adalah hak dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara dan pemerintah daerah. Jika dicabut, risiko kemiskinan akan makin membesar. Negara tak boleh lepas tangan,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz