SEORANG kawan mengirim potongan video yang berisi curhatan warga NU tentang kebanggaannya pada tokoh idolanya untuk menjadi ketua umum, akan tetapi dia pesimis karena jagonya itu tidak didukung “voucher” yang memadai.
Betul, dia menggunakan sebutan voucher untuk menggantikan kata amplop beruang.
Itu mengindikasikan bahwa jelang Muktamar ini, arus percakapan publik di lingkungan Nahdliyin terasa bergeser.
Baca Juga: Pendapatan Turun, Belanja Hibah Jombang Malah Naik
Isu isu strategis tentang penguatan modal sosial umat, pemberdayaan ekonomi warga, hingga konsolidasi organisasi yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak, mendadak tenggelam oleh hiruk pikuk pembahasan mekanisme pemilihan ketua umum dan siapa mendukung siapa serta seberapa besar kekuatan finansialnya.
Seolah olah seluruh energi jam’iyah tersedot pada satu titik: kontestasi figur yang transaksional.
Fenomena ini bukan sekadar dinamika lima tahunan. Ia mencerminkan kesenjangan yang makin lebar antara harapan warga NU di akar rumput dengan realitas politik organisasi di tingkat elit.
Di desa desa, para jamaah berharap NU hadir sebagai penopang kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi mereka.
Baca Juga: Beasiswa Pemkab Jombang, 30 Mahasiswa Bisa Kuliah di Unipdu
Namun di ruang ruang diskusi para pengurus, yang beredar bukan daftar inventarisasi masalah umat, melainkan daftar dukungan politik internal.
Orientasi pun bergeser dari program ke personalitas.
Padahal, salah satu indikator organisasi modern adalah ketika sistem mampu bekerja kuat dengan ketergantungan minimal pada figur pemimpinnya.
Organisasi yang sehat tidak menunggu satu tokoh untuk bergerak; ia berjalan karena mekanisme, tata kelola, dan budaya kerjanya yang mapan.
NU, dengan sejarah panjang dan struktur yang luas, semestinya menjadi contoh bagaimana sistem dapat menggerakkan jam’iyah tanpa harus bergantung pada satu sosok karismatik.
Namun realitas menjelang Muktamar menunjukkan sebaliknya. Fokus pada figur begitu tinggi sehingga setiap kandidat rela menyiapkan segala sumber dukungan yang dimilikinya.
Baca Juga: Pawai 1.804 Anak di Ploso Jombang, Tanamkan Nasionalisme Sejak Dini
Di titik inilah rumor tentang “voucher muktamar” muncul, isu bahwa suara peserta bisa dipengaruhi oleh imbalan tertentu.
Kita tentu berharap rumor itu tidak benar, sekadar hoaks yang lahir dari kegaduhan politik. Tetapi pepatah lama mengingatkan: masak ada asap tanpa api.?
Lebih jauh, rumor voucher menunjukkan betapa rapuhnya integritas sistem pemilihan ketika figur menjadi pusat gravitasi.
Ketika kontestasi dipahami sebagai perebutan kekuasaan, bukan perlombaan gagasan, maka segala cara dianggap sah.
Baca Juga: RALB KPRI Sejahtera Jombang Digeser ke September, Berikut Alasannya
Padahal, NU memiliki tradisi panjang musyawarah, adab, dan etika yang seharusnya menjadi benteng dari praktik praktik pragmatis.
Di sisi lain, kita juga perlu jujur bahwa dinamika seperti ini tidak muncul tiba tiba. Ia tumbuh dari kultur politik internal yang belum sepenuhnya matang.
Ketika struktur organisasi luas, sumber daya besar, dan pengaruh sosial tinggi, maka kontestasi kepemimpinan menjadi sangat menarik bagi banyak pihak.
Baik internal maupun eksternal. Maka, tanpa tata kelola yang kuat, ruang ruang abu abu akan selalu muncul.
Karena itu, Muktamar ke 35 harus menjadi momentum koreksi. Para peserta, pengurus, dan tokoh NU perlu mengembalikan orientasi jam’iyah pada program, bukan figur.
Pemilihan ketua umum memang penting, tetapi lebih penting lagi memastikan bahwa siapapun yang terpilih bekerja dalam sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan umat.
Baca Juga: Mobil Hias 11 OPD Jadi Juara, Usung Replika Alun-Alun Jombang dan Jembatan Ploso
NU tidak boleh terjebak dalam politik internal yang menguras energi.
Tantangan umat di depan mata terlalu besar: pendidikan yang belum merata, ekonomi warga yang rentan, ancaman radikalisme, hingga disrupsi teknologi yang mengubah cara hidup.
Semua itu membutuhkan organisasi yang solid, bukan organisasi yang sibuk dengan voucher dukungan.
Akhirnya, Muktamar harus kembali menjadi ruang suci musyawarah, bukan arena transaksi.
Para peserta perlu mengingat bahwa suara mereka bukan sekadar angka, tetapi amanah dari jutaan Nahdliyin yang berharap NU tetap menjadi penyangga moral bangsa.
Jika rumor voucher itu benar, hentikan. Jika tidak benar, bersihkan. Yang jelas, NU terlalu besar untuk dikecilkan oleh praktik praktik tak terpuji.
Adalah kewajiban kita semua, para nahdliyin, untuk menjaga marwah NU dengan segala cara sesuai kemampuan kita.
Jika anda punya kemampuan “suara”, gunakanlah sesuai kehendak para muassis NU. Izin, kemampuan saya sebatas bersuara melaui tulisan ini.
Mugkin kurang efektif, tapi setidaknya bisa menjadi gambaran bahwa di akar rumput, terserak kegelisahan. Wallahu-a’lam. (*)
Editor : Ainul Hafidz