JombangBanget.id - Selain menuntut penataan PKL, FRMJ juga menyampaikan sorotan birokrasi, keterlibatan pelaku seni dan UMKM, serta sejumlah perusahaan dalam aksi di depan Kantor Pemkab Jombang, Rabu (16/9).
Massa meminta Pemkab menindaklanjuti berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
Mereka menilai kelompok kesenian, seperti jaranan dan karnaval, serta PKL belum mendapat ruang yang proporsional dalam peringatan Hari Jadi Jombang maupun agenda pemerintah lainnya.
Baca Juga: FRMJ Dirikan Tenda, Siap Bermalam di Depan Kantor Pemkab Jombang
’’Kegiatan seperti hari ulang tahun atau Hari Jadi Jombang, kesenian, jaranan, karnaval yang sudah kita upayakan untuk dibentuk, itu tidak pernah dilibatkan. PKL juga tidak pernah dilibatkan,’’ ujarnya.
Sorotan lain diarahkan pada pengelolaan UMKM serta proses pengisian jabatan.
Fattah meminta proses pengisian jabatan di lingkup Pemkab Jombang dilakukan secara profesional dan tidak dipengaruhi kepentingan maupun uang.
’’Saya tahu Pak Bupati tidak menerima uang tersebut. Tapi di belakang-belakang ini banyak sekali yang bermain,’’ tudingnya.
Baca Juga: Daur Ulang Jadi Kreasi, Pawai Budaya Denanyar Jombang Makin Meriah
Dia meminta pihak yang disebutnya bermain dalam proses pengisian jabatan tidak menghambat jenjang karier aparatur.
Menurut Fattah, kenaikan jabatan harus didasarkan pada kompetensi dan mekanisme yang berlaku.
’’Jangan dibawa-bawa kepentingan uang. Ada yang dari dulu hanya menjadi kabid, tidak pernah naik. Artinya jenjang mereka macet karena tidak punya uang dan tidak mau bayar,’’ ungkapnya.
FRMJ juga kembali mendesak Pemkab Jombang mengambil tindakan terhadap sejumlah perusahaan yang mereka soroti, di antaranya PT Jian You dan PT Fuxin.
Fattah bahkan meminta kedua perusahaan tersebut ditutup.
”Termasuk PT Jian You dan PT Fuxin. Apalagi Fuxin. Pabrik kemarin sudah dimintai keterangan oleh Inspektorat dan sudah gamblang,’’ tegasnya.
Baca Juga: Auliya Octaviani, Ibu Empat Anak yang Masih Mengejar Cita-Cita Lanjut S2
Fattah memastikan aksi tidak berhenti pada penyampaian tuntutan. Jika tidak ada tindak lanjut dari pemkab, massa akan tetap bertahan dan menginap di depan kantor pemkab.
’’Kita tetap menginap. Kita sudah menyediakan empat tenda dan nanti akan berjalan lagi. Ada sekitar 15 tenda yang akan kita dirikan di sini,’’ pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz