JombangBanget.id - Belasan warga Dusun Losari, Desa Losari, Kecamatan Ploso, mendatangi DPRD Jombang untuk memprotes keberadaan tower telekomunikasi yang disebut belum mengantongi izin, Kamis (20/8).
Satpol PP Jombang membenarkan tower tersebut belum berizin dan masih menunggu rekomendasi OPD terkait sebelum melakukan penindakan.
Bangunan yang berdiri sejak sekitar 1997 diduga tidak berizin.
Warga menyebut tidak pernah ada sosialisasi maupun kompensasi kepada warga sekitar.
Baca Juga: Belum Berizin, Pembangunan Tower di Ngudirejo Disegel Satpol PP Jombang
Kepala Desa Losari Sutrisno menyebut keresahan warga sudah lama terpendam, apalagi beberapa komponen tower dilaporkan pernah jatuh dan mengenai rumah warga di bawahnya.
”Sudah difasilitasi Komisi A terkait keresahan masyarakat. Insyaallah nanti ditindaklanjuti,” ujarnya.
Ia menambahkan, warga mengaku sama sekali tak mengetahui proses perizinan tower maupun hak kompensasi yang seharusnya mereka terima berdasarkan radius dan ketinggian bangunan.
Anggota Komisi A Kartiyono menegaskan, pengaduan murni datang dari warga, sementara pemerintah desa hanya mendampingi.
Baca Juga: Student Journalism: Bahaya Bersikap Sombong
Ia mengungkapkan menara itu berpotensi membahayakan terlebih komponennya beberapa kali dilaporkan jatuh dan menimpa atap rumah, sementara warga tak pernah diajak komunikasi atau menerima kompensasi sejak 1997.
Hasil pengecekan Komisi A ke DPMPTSP Jombang menemukan adanya surat Ombudsman yang menyatakan tower tersebut belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
”Bisa disinyalir ada indikasi ketidakpatuhan terhadap regulasi,” tegas Kartiyono.
Ketua Komisi A Totok Hadi Riswanto membenarkan tower belum mengantongi SLF maupun IMB. Warga, terutama yang rumahnya di bawah tower, mengaku resah dengan kondisi tersebut.
Komisi A berencana melakukan sidak sebelum pertemuan lanjutan dengan perusahaan pengelola, sekaligus meminta pemerintah daerah mendata kelengkapan izin seluruh menara telekomunikasi di Jombang.
Baca Juga: Perdana Karnival SDN Kepanjen 2 Jombang Meriah, Libatkan Wali Murid
Sebagai tindak lanjut, Komisi A menjadwalkan pertemuan pada 2 September 2026 bersama empat perusahaan pengelola menara, warga, dan OPD terkait, guna menyepakati MoU antara PT Telkom dan masyarakat soal hak dan kewajiban kedua pihak.
Account Manager PT Telkom, Sukron, menyatakan pihaknya akan lebih dulu berkoordinasi dengan pengelola tower terkait tuntutan warga Losari.
”Kita akan komunikasikan dulu dengan pengelola tower,” kata Sukron.
Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jombang memastikan tower yang telah berdiri sejak lama tersebut hingga kini belum mengantongi izin.
Baca Juga: Student Journalism Jombang: Menyayangi Anak Yatim
Kepala Satpol PP Jombang Samsudi mengatakan, pihaknya telah mengetahui persoalan keberadaan tower tersebut.
Namun, untuk langkah penindakan, Satpol PP masih menunggu rekomendasi dan hasil koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
”Memang masih belum memiliki izin. Akan tetapi, untuk penindakan kami menunggu rekomendasi,” kata Samsudi, Kamis (20/8).
Menurut dia, persoalan tower tersebut tidak bisa langsung ditindak hanya oleh Satpol PP. Diperlukan koordinasi lintas OPD untuk memastikan aspek perizinan maupun ketentuan teknis lainnya.
Baca Juga: Langgar Perda Tak Langsung Dipidana, DPRD Jombang Bahas Dua Raperda
”Sekaligus kita akan melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait,” ujarnya.
Dia menegaskan, Satpol PP siap menindaklanjuti persoalan tersebut apabila sudah ada arahan dan rekomendasi dari pihak terkait.
”Untuk penindakan menunggu arahan lebih lanjut,” pungkasnya. (yan/naz
Editor : Ainul Hafidz