Langgar Perda Tak Langsung Dipidana, DPRD Jombang Bahas Dua Raperda

JombangBanget.id – DPRD Jombang membahas dua rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif yang mengatur perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Kamis (20/8).
Dalam raperda ketertiban umum, pelanggar tidak langsung dijatuhi pidana karena penegakan aturan dilakukan bertahap melalui teguran dan sanksi administratif sebelum pidana menjadi langkah terakhir.
Ketua Bapemperda DPRD Jombang, Kartiyono, menegaskan penyusunan raperda ini merupakan jawaban atas kebutuhan daerah sekaligus memberi kepastian hukum.
Baca Juga: Binrohtal: Meninggalkan Dosa Juga Termasuk Amal Besar
”Rancangan ini telah melalui kajian akademis berlandaskan peraturan perundang-undangan di atasnya,” ujarnya.
Terkait perlindungan guru, Kartiyono menjelaskan raperda tidak hanya mengatur ketika persoalan sudah terjadi, tetapi juga menekankan aspek pencegahan.
Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan satuan pendidikan didorong aktif mencegah masalah hukum, profesi, keselamatan kerja, hingga hak kekayaan intelektual.
”Perlindungan juga mencakup mekanisme pengaduan, pendampingan, mediasi, bantuan hukum, rehabilitasi psikologis, hingga pemulihan nama baik,” bebernya.
Sementara untuk raperda ketertiban umum, DPRD menekankan pola penegakan aturan tidak boleh langsung represif.
Penegakan dirancang berjenjang: preemtif, preventif, lalu represif.
Perangkat daerah teknis diberi peran utama, sementara Satpol PP berfungsi asistensi dan supervisi.



