JombangBanget.id - Penolakan terhadap hasil rekrutmen pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jombang terus meluas.
Sejumlah pemerintah desa mengancam tidak lagi ikut campur dalam pengelolaan koperasi tersebut jika proses seleksi tetap dipertahankan.
Kepala Desa Carangrejo, Kecamatan Kesamben, Supriaji, menegaskan sejak awal pihaknya sudah menyatakan keberatan atas proses rekrutmen yang dinilai tidak transparan.
”Sejak awal, kami menyatakan menolak dan jika diteruskan, kami akan memilih pasif dan tidak akan mau lagi terlibat soal kopdes secara aktif,” terangnya.
Baca Juga: DPRD Jombang Dalami Dugaan Intervensi Parpol di Rekrutmen Pegawai KDKMP
Menurut dia, sikap serupa juga disampaikan empat desa lain di Kecamatan Kesamben yang telah memiliki gerai KDKMP. Yakni Desa Wuluh, Desa Pojokkulon, dan Desa Gumulan. Mereka menilai proses rekrutmen sarat kepentingan politik dan minim keterlibatan desa.
”Kami itu awalnya diminta cari enam orang, untuk tiga posisi, diberi waktu cuma dua hari, lha kok kami belum cari tiba-tiba sudah ada tiga orang ditunjuk. Tanpa kami diajak ngomong, tanpa kami dilibatkan,” lontarnya.
Supriaji juga mengaku kecewa lantaran hasil seleksi disebut baru diketahui pihak desa setelah para pegawai mengikuti pelatihan di Kabupaten Nganjuk.
”Kami tahu pas dilacak mereka sudah pelatihan di Nganjuk, padahal secara kemampuan masih sangat kurang setahu kami. Dan yang jelas ada rekom kan dari parpol,” lontarnya.
Karena itu, pihaknya mendesak agar hasil rekrutmen dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang dengan melibatkan pemerintah desa serta pengurus koperasi desa.
”Sepanjang itu tidak dilakukan, kami putuskan untuk vakum saja. Kami memilih pasif dan tidak akan mau lagi menandatangani surat apa pun soal KDKMP. Soalnya kami merasa tidak dihargai,” pungkasnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Balongbesuk, Kecamatan Diwek, M Saifur.
Ia menyebut sejak awal pemerintah desa tidak pernah mendapat penjelasan utuh terkait regulasi maupun mekanisme rekrutmen pegawai KDKMP.
”Sejak awal kami belum tahu regulasinya. Tapi di medsos sudah beredar nama-nama calon karyawan KDKMP. Pengurus dari desa juga banyak, mereka tidak tahu bagaimana perekrutannya,” lontarnya.
Baca Juga: Cegah DBD, Pemdes Kedunglumpang Jombang Gelar PSN Serentak
Menurutnya, kondisi itu memicu pertanyaan dari masyarakat. Sebab, banyak warga sebelumnya juga berharap bisa ikut mendaftar sebagai pegawai koperasi tersebut.
”Nah posisi begini tiba-tiba muncul nama, tanpa kami diberitahu, tanpa sosialisasi, ini kan nanti kami yang jadi bulan-bulanan warga pastinya,” lontarnya.
Saifur meminta ada penjelasan resmi terkait proses rekrutmen tersebut. Bahkan, jika tetap dipaksakan berjalan, pihak desa mengancam akan mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang tidak diakui desa.
”Ya kalau dilanjutkan, kami akan tindak tegas karyawan baru, karena apa pun ini tanah desa, belum ada penyerahan juga ke kami,” pungkasnya. (riz/naz)
Editor : Ainul Hafidz