PADA penghujung 2025 lalu, bencana alam yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ternyata tak hanya meninggalkan jejak kerusakan fisik, tetapi juga menyisakan kegelisahan sosial yang mendalam.
Rumah runtuh bisa dibangun kembali, jalan yang putus bisa disambung, tetapi rasa kecewa dan marah masyarakat sering kali jauh lebih sulit dipulihkan.
Terlebih ketika pemulihan berjalan tidak secepat harapan, sementara status bencana nasional tak kunjung ditetapkan.
Di titik inilah emosi publik mengeras, dan nalar kerap tertinggal di belakang.
Padahal, keputusan menjadikan suatu bencana sebagai bencana nasional bukanlah perkara sederhana.
Ada konsekuensi administratif dan fiskal yang berdampak negatif bagi seluruh wilayah Indonesia.
Sayangnya, kompleksitas itu jarang mendapat ruang dalam percakapan publik. Yang muncul justru kecurigaan, kekecewaan, dan kemarahan.
Media sosial kemudian menjadi pelampiasan paling mudah, sekaligus paling berbahaya.
Dari kritik kebijakan yang sah, bergeser menjadi serangan identitas : saling menafikan eksistensi kesukuan.
Situasi ini sungguh mengkhawatirkan. Belum tuntas luka di Sumatera, Surabaya diguncang konflik yang menyeret-nyeret etnis Madura.
Gegara tokoh ormasnya terlibat tindak pengusiran seorang nenek tanpa proses hukum.
Sementara di belahan lain, di pulau dewata, ketidak-ramahan penduduk asli pada wisatawan domestik, merembet juga pada sentimen kesukuan bahkan agama.
Sehingga liburan tahun baru, Bali kurang diminati bangsa sendiri.
Seluruh realitas itu seakan mengabarkan bahwa bangsa ini sedang diuji bukan oleh gempa dan banjir semata, melainkan oleh rapuhnya kesabaran sosial kita sendiri.
Kita seperti lupa bahwa konflik horizontal sering kali bermula dari kata-kata. Dari prasangka yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali.
Sejarah telah berkali-kali mengingatkan, namun kita kerap mengabaikan pelajaran masa lalu.
Harus disadari bahwa Indonesia sejak awal tidak dibangun di atas kesamaan, melainkan di atas kesediaan untuk hidup bersama dalam perbedaan.
Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, melainkan kesepakatan moral.
Ia menuntut kedewasaan kolektif: bahwa marah boleh, mengkritik boleh, tetapi membenci atas nama etnis, agama dan asal-usul suku adalah jalan buntu.
Seperti peribahasa : karena nila setitik, rusaklah susu sebelanga. Amarah segelintir orang bisa merusak persatuan jutaan jiwa.
Maka dari itu harmoni adalah keniscayaan.
Adapun untuk merawat harmoni Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, meski negara memikul tanggung jawab besar dalam komunikasi kebijakan yang jujur, empatik, dan adil.
Harmoni bukan berarti tanpa konflik, tetapi kemampuan mengelola perbedaan tanpa saling meniadakan.
Seperti orkestra: bunyi biola tak harus membungkam gendang, yang dibutuhkan adalah konduktor yang bernama pemimpin amanah.
Namun harmoni bukan urusan elite semata.
Ia tumbuh dari masyarakat juga: dari cara warga berbicara, menulis, dan menyikapi perbedaan di ruang-ruang kecil kehidupan sehari-hari, termasuk di media sosial.
Sebagai ahli waris sah bangsa ini, kita tidak boleh sekadar menjadi penonton.
Kita perlu menguatkan kembali gandengan tangan kita, dalam makna simbolik maupun nyata.
Dengan cara menahan jari sebelum mengetik ujaran kebencian, memilih kata yang menenangkan.
Ketika kita berani meluruskan narasi yang menyesatkan adalah wujud kecil dari menjaga Indonesia.
Persatuan tidak selalu dibela dengan teriakan lantang, sering kali ia dirawat dengan kesabaran yang sunyi.
Akhir kalam, sebagai warga dan ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Jombang, dalam mengawali tahun 2026 ini, saya berharap dan mengajak seluruh warga bangsa untuk merawat harmoni negeri tercinta ini.
Ingat : harmoni Indonesia adalah amanah sejarah. Ia tidak diwariskan dalam keadaan selesai, melainkan dalam keadaan rentan dan harus terus dirawat.
Jika hari ini benang persatuan terasa menipis, maka tugas kitalah untuk menenunnya kembali dengan sepenuh hati.
Dengan kesadaran bahwa Indonesia hanya akan kuat bila kita bersepakat untuk tetap bersama, saling menjaga dan memberdayakan.
Minum kopi bersama istri
Sambil berpikir tambah lagi
Mari kita satukan hati
Merawat Harmoni NKRI
Salam satu hati, satu negeri : Indonesia. (*)
Editor : Ainul Hafidz