SEJENAK mari kita tinggalkan kesibukan kita di sini untuk melihat “keriuhan” di jantung Amerika Serikat.
Besok (4/11), di negara yang sering dijuluki sebagai kampiun demokrasi itu, akan berlangsung pilkada seperti di Surabaya, pilihan wali kota New York City.
Ada tiga kandidat utama yang bersaing : Zohran Mamdani (Demokrat) , Andrew Cuomo ( Independent ), dan Curtis Sliwa ( Republik ).
Yang menarik untuk disimak, dari ketiga kandidat tersebut, baru pertama kali ada yang muslim dan sangat dibenci Presiden Trump tapi bisa diterima komunitas Yahudi : Zohran Kwame Mamdani.
Mari kita bahas sambil menyeruput kopi wonosalam.
Umurnya baru 34 tahun, Mamdani melawan politisi senior yang telah malang melintang di dunia politik AS : Cuomo (67) adalah mantan gubernur New York State.
Sedang Sliwa (71) mantan pendiri Guardian Angels ( Projo-nya Trump ).
Di samping itu, kedua kandidat tersebut mendapat dukungan finansial yang kuat dari para oligarki pro Zionis.
Akibatnya, Mamdani tidak hanya diserang di forum kampanye dan debat, tapi juga di media-media mainstream, terutama FOX News.
Serangan itu makin mendekati pemilu makin gencar, terlebih ketika hasil poling menunjukkan angka 46% untuk Mamdani.
Dulu saya berpikir, di negara pejuang demokrasi yang selalu menepuk dada sebagai pelopor HAM itu, perdebatan dan kompetisi politik hanya dibatasi pada rasionalitas program yang ditawarkan kandidat.
Baca Juga: Gus Zu'em: PU dan IMB Pesantren
Tapi setelah melihat “kemarahan” Trump yang mencap Mamdani itu komunis sehingga tidak pantas menjadi bagian dari pemerintahan AS, saya mulai berpikir ulang.
Apalagi bila menyimak pidato Cuomo yang memusatkan serangan verbalnya pada keyakinan Mamdani dengan mem-blow up peristiwa 9/11.
Ia menyebarkan narasi bahwa Mamdani “tidak cocok” memimpin kota dengan populasi Yahudi terbesar di dunia, mengaitkan keislamannya dengan ekstremisme, dan memanfaatkan ketakutan kolektif untuk meraih dukungan.
Politik identitas, dalam bentuk paling telanjang, telah digunakan sebagai alat untuk mempertahankan status quo.
Dengan gamblang dia memanfaatkan tragedi Menara Kembar di New York City 24 tahun lalu itu untuk membangkitkan horor massa agar Mamdani tak terpilih.
Demikian juga Sliwa yang narasi kampanyenya sangat dijiwai oleh Islamofobia.
Islamofobia, atau ketakutan dan prasangka terhadap Islam dan Muslim, telah memberangus isu-isu kesejahteraan sosial yang ditawarkan Mamdani.
Mereka tak lagi menguji kandidat Muslim itu tentang solusi masalah pendidikan, perumahan, transportasi kota, ketimpangan ekonomi, atau jaminan sosial bagi lansia yang diperjuangkannya.
Karena, begitu dia memperoleh simpati para pemilih dan dari kelompok minoritas (baik identitas keyakinan maupun etnisnya), maka identitasnya itulah yang menjadi bulan-bulanan kedua kandidat senior tersebut.
Untungnya dia mantan aktivis mahasiswa yang kemampuan orasinya bagus (sekelas Obama) sehingga Mamdani menjadikan hujatan lawannya sebagai bahan kampanye untuk memancing massa bertanya: apakah ruang publik Amerika benar-benar inklusif bagi semua identitas.?
Apakah suara seorang imigran Muslim dianggap sah dan setara dalam wacana demokrasi yang diagung-agungkan.?
Jika seorang kandidat dapat disingkirkan hanya berdasarkan agamanya, maka klaim tentang kesetaraan dan kebebasan beragama di AS menjadi omong kosong.
Pilkada di New York City ini menjadi cermin bagi masa depan demokrasi perkotaan.
Jika Mamdani menang, ia akan menjadi wali kota Muslim pertama dalam sejarah New York.
Bukan sebagai simbol, tetapi sebagai bukti bahwa politik gagasan bisa mengalahkan politik identitas.
Ia akan membuktikan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan kekuatan jika dikelola dengan keadilan dan empati.
Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kampanye Mamdani adalah pengingat bahwa politik tidak harus dibangun di atas rasa takut.
Ia bisa dibangun di atas harapan, solidaritas, dan keberanian untuk bermimpi tentang kota yang lebih adil yang lebih memberikan perhatian pada yang lemah.
Pada akhirnya, pertarungan Mamdani bukanlah tentang dirinya sendiri.
Ini adalah pertarungan untuk mendefinisikan demokrasi di abad ke-21.
Apakah identitas keagamaan akan menjadi penghalang untuk memimpin.?
Ataukah masyarakat akan memilih untuk mengutamakan integritas, kebijakan, dan komitmen pada keadilan bagi semua.?
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini, yang diujikan dalam pilkada New York, akan bergema jauh melampaui batas-batas kota dan negara, termasuk ke Indonesia.
Gema yang memberikan pesan tentang masa depan demokrasi di tengah tantangan politik identitas dan intoleransi. Mari kita lanjut ngopi lagi. (*)
Editor : Ainul Hafidz