JombangBanget.id – Majelis Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengundurkan diri.
Menyusul maraknya demo menyasar polisi setelah Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) tewas terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi di Jakarta.
’’Sebagai bentuk pertanggungjawaban serta menjaga marwah institusi Polri, memohon kepada Kapolri untuk bersedia mengundurkan diri. Karena peristiwa ini melukai rasa kemanusiaan, harkat dan martabat institusi Polri, dan mencederai prinsip negara hukum,’’ kata Ketua ICMI Jombang, Didin A Sholahudin (Gus Didin).
ICMI Jombang juga menuntut aparat penegak hukum menindak tegas dan memecat oknum aparat yang telah melakukan tindakan brutal hingga mengakibatkan meninggalnya Affan.
’’Pelaku harus dihukum berat,’’ tegasnya.
ICMI Jombang meminta aparat keamanan untuk menahan diri dan tidak bersikap represif terhadap warga yang berpartisipasi dalam demonstrasi.
’’Menyuarakanaspirasi adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi oleh undang-undang,’’ terangnya.
Mereka juga meminta pejabat negara menjaga perkataan perilaku.
Fenomena pejabat negara, baikitu menteri, wakil menteri, anggota DPR RI yang seringkali melontarkan pernyataan tidak pantas, angkuh, merendahkan harkat kemanusiaan.
Serta perilaku hedonis, bermewah-mewah dan korup; telah melukai hati nurani rakyat.
’’Kami meminta pejabat negara untuk santun dalam berbicara dan sederhana dalam berperilaku. Dan jika tidak mampu, sebaiknya mengundurkan diri,’’ ucapnya.
Di tengah kesulitan ekonomi rakyat, ICMI Jombang mendesak agar seluruh pejabat negara dan daerah, mulai dari presiden dan wakil presiden, menteri dan wakil menteri, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPR/DPRD, hingga komisaris dan direktur BUMN, untuk berbesar hati turunkan beragam tunjangan dan fasilitas mewah yang selama ini menimbulkan luka sosial dan kesenjangan di hadapan rakyat kecil.
’’ICMI Jombang meminta kepada bupati dan jajaran pemerintah daerah untuk menurunkan berbagai jenis pajak daerah yang selama ini membebani masyarakat. Kebijakan fiskal harus diarahkan untuk meringankan beban hidup, bukanmenambah kesulitan rakyat,’’ tandasnya. (jif/naz)
Editor : Ainul Hafidz