JombangBanget.id – Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui sejumlah program, mulai dari Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) hingga Sekolah Perempuan (SEKOPER) dan kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Saat ini, 175 desa telah memiliki Perdes DRPPA dan terdapat 32 kelompok SEKOPER di Jombang.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Jombang dr. Ma’murotus Sa’diyah mengatakan, kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi perhatian serius.
Baca Juga: 26 Desa di Jombang Ajukan Budidaya Ayam ULU, Baru Segini Mulai Pelaksanaan
”Sosialisasi ini penting dalam mencegah kekerasan pada anak. Karena kekerasan pada anak memang meningkat, cuma pada 2025 memang turun. Upaya-upaya ini terus kita lakukan untuk mencegah itu,” ujarnya (11/10).
Selain sosialisasi kepada pelajar, penguatan perlindungan dilakukan melalui program DRPPA. Sepanjang 2026, enam desa difasilitasi untuk menyusun perdes tersebut.
Dengan tambahan itu, total desa yang telah memiliki Perdes DRPPA di Jombang mencapai 175 desa.
Menurut Ma’murotus, kebijakan di tingkat desa diperlukan agar perhatian terhadap kebutuhan perempuan dan anak menjadi bagian dari pembangunan.
Baca Juga: Harga Cabai Keriting di Jombang Naik ke Rp 50 Ribu per Kg, Cabai Rawit Mulai Turun
Perdes DRPPA diharapkan memperkuat komitmen desa dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi kelompok tersebut.
”Melalui program DRPPA, kita mendorong desa memiliki perhatian terhadap kebutuhan perempuan dan anak. Pembentukan perdes ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat komitmen di tingkat desa,” jelasnya.
Pemberdayaan juga diperkuat melalui program Sekolah Perempuan (SEKOPER). Pada 2026, DPPKBPPPA membentuk tiga kelompok baru sekaligus menggelar pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian perempuan.
Total SEKOPER di Jombang kini mencapai 32 kelompok.
”SEKOPER menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Melalui pembentukan kelompok dan pelatihan, perempuan didorong agar memiliki pengetahuan lebih luas, keterampilan, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi dirinya,” paparnya.
Perhatian serupa diberikan kepada kelompok Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).
Sepanjang 2026, sebanyak 12 kelompok mendapat pelatihan untuk memperkuat keterampilan dan kemandirian perempuan yang menjalankan peran sebagai kepala keluarga.
Baca Juga: Sambut Hari Santri, Ini Aturan Busana ASN Jombang 19–23 Oktober
”Perempuan kepala keluarga juga perlu mendapatkan dukungan untuk meningkatkan kapasitasnya. Karena itu, pelatihan bagi kelompok PEKKA menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian perempuan,” terangnya.
Ma’murotus menegaskan, pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Penguatan kebijakan melalui DRPPA, pendidikan perempuan lewat SEKOPER, serta pelatihan bagi kelompok PEKKA menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan perempuan untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan.
”Harapannya, berbagai program ini bisa memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus mendukung terwujudnya kesetaraan gender. Lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak juga perlu dibangun bersama, mulai dari tingkat desa,” pungkasnya. (yan/naz)
Editor : Ainul Hafidz