JombangBanget.id – Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Jombang menggelar audiensi dengan DPRD Jombang, Kamis (18/9).
BPD minta kenaikan kesejahteraan serta penguatan peran lembaga desa dalam regulasi daerah.
’’Tunjangan BPD di Jombang sudah tiga tahun tidak mengalami kenaikan,’’ kata Ketua PABPDSI Jombang, Abdul Wachid.
Dia mendesak agar pemerintah daerah segera memasukkan aturan tentang tunjangan, BPJS kesehatan, serta penguatan fungsi BPD ke dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan bupati (Perbup).
’’Dalam undang-undang terbaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, masa jabatan kepala desa dan BPD memang sudah diatur. Tetapi BPJS Kesehatan untuk anggota BPD belum terakomodir. Kalau tidak masuk dalam perda atau perbup, kami tidak bisa memperjuangkannya. Itu hanya akan menjadi perdebatan antara BPD dan pemdes,’’ tegas Abdul Wachid.
Ia juga menyoroti perlunya bimbingan teknis (bimtek) untuk memperkuat peran BPD sebagai lembaga pengawasan sekaligus mitra pemerintah desa.
Hal ini dinilai penting mengingat akan ada banyak program besar, termasuk Koperasi Desa Merah Putih dengan anggaran cukup besar.
’’Kami sudah melakukan survei ke BPD di Jombang sebagai acuan dalam perbup. Draf-draf usulan juga sudah kami siapkan untuk dibahas,’’ tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono, menegaskan, pihaknya akan mengakomodir masukan dari PABPDSI.
Khususnya terkait kesejahteraan dan penguatan fungsi BPD.
’’Terkait kesejahteraan BPD yang dinilai masih kurang, kita memang terkendala regulasi. Tapi tentu aspirasi ini akan kita akomodir,’’ kata Kartiyono.
DPRD akan mencari rujukan dari pemerintah pusat.
Sebab regulasi daerah harus mengacu pada undang-undang yang lebih tinggi.
Salah satunya terkait tunjangan BPD yang sudah diatur dalam Permendagri Nomor 10 Tahun 2016.
’’Dari aturan itu nanti kita mencari terobosan, ketentuan yang bisa menjadi ruang untuk penguatan tunjangan BPD di Jombang,’’ tegasnya. (yan/jif)
Editor : Ainul Hafidz